Peringati Hari Santri, Cak Imin Soroti Kemiskinan dan Ketertinggalan Teknologi

Pekanbaru, Scientia — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadikan peringatan Hari Santri Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat peran pesantren sekaligus menjawab persoalan masyarakat. Di Pondok Pesantren Dar el Hikmah, Pekanbaru, Riau, Kamis, (22/10), PKB menyerahkan bantuan untuk pesantren, ambulans, dan sekitar 3.000 sertifikat wakaf bagi fasilitas keagamaan dan umum.

Ketua Panitia HSN PKB 2026, Muhammad Khozin, mengatakan peringatan Hari Santri tidak seharusnya berhenti pada apel dan seremoni tahunan. Menurut dia, momentum tersebut perlu diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat langsung bagi pesantren dan masyarakat.

“Peringatan Hari Santri Nasional 2026 di Riau tidak hanya diisi dengan apel. Kami juga menghadirkan kegiatan yang manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat, mulai dari penyerahan bantuan untuk pesantren, ambulans, hingga 3.000 sertifikat wakaf bagi pesantren, madrasah, masjid, musala, dan fasilitas keagamaan lainnya yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Riau,” ujar Khozin di Pekanbaru.

Selain bantuan ambulans dan hibah dana pesantren, penyerahan sertifikat wakaf menjadi salah satu agenda utama dalam peringatan tersebut. Program ini ditujukan untuk memperkuat kepastian hukum atas aset wakaf yang digunakan bagi kepentingan pendidikan, peribadatan, dan kegiatan sosial masyarakat.

Khozin mengatakan legalitas aset wakaf penting untuk memastikan pemanfaatannya berlangsung secara berkelanjutan. Dengan sertifikat yang jelas, aset keagamaan diharapkan memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat sehingga dapat terus mendukung kegiatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

“Semangat Hari Santri harus kita terjemahkan menjadi kerja nyata. Santri dan pesantren bukan hanya bagian dari sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga bagian penting dari upaya menyelesaikan persoalan masyarakat hari ini dan menyiapkan masa depan Indonesia,” katanya.

Dalam apel tersebut, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengingatkan bahwa santri memiliki tanggung jawab meneruskan perjuangan para ulama yang meletakkan fondasi keislaman dan kebangsaan Indonesia. Warisan itu, menurut dia, dibangun melalui pengorbanan, perjuangan, dan pengabdian panjang lintas generasi.

“Santri merupakan pewaris sejarah yang jelas-jelas dirintis oleh para ulama, dibangun melalui keringat, air mata, jiwa, nyawa, dan pengabdian yang tidak pernah lelah,” ujar Muhaimin.

Namun, Muhaimin menegaskan, identitas santri tidak semata-mata ditentukan oleh status sebagai orang yang sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren. Nilai kesantrian, kata dia, harus tercermin dalam karakter dan perilaku, terutama kejujuran, integritas, kemandirian, serta komitmen mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

“Santri memiliki arti yang lebih luas, yaitu jiwa-jiwa yang tangguh, yang dididik dengan penuh kesungguhan, digembleng dengan kesederhanaan, dibangun dengan ketahanan,” katanya.

Muhaimin juga menyoroti kemiskinan dan ketertinggalan penguasaan teknologi sebagai tantangan yang harus dihadapi Indonesia. Ia menyebut sekitar 23 juta penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan.

Menurut dia, penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi kebutuhan mendesak agar Indonesia mampu mempersiapkan generasi unggul yang dapat bersaing di tingkat global. Pesantren, dalam konteks itu, dinilai memiliki peran strategis untuk membangun sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki landasan moral dan keagamaan, tetapi juga menguasai pengetahuan dan teknologi.

“Kita harus terus membangun ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita terus mempersiapkan diri menjadi bangsa yang unggul, menjadi generasi emas yang siap bersaing dan tidak kalah, bahkan menang dibanding bangsa-bangsa lainnya,” ujar Muhaimin.

Peringatan Hari Santri Nasional 2026 di Pondok Pesantren Dar el Hikmah dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Ketua Yayasan Nur Iman Pekanbaru Amrasul Abdullah, pimpinan Pondok Pesantren Dar el Hikmah Amran Suardi, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid, serta sejumlah anggota DPR RI, anggota DPRD, dan kepala daerah dari Riau.(*)