Inklusi Keuangan Tembus 93 Persen, Mahyeldi Dorong Akses Modal UMKM dan Petani Sumbar

Jakarta, Scientia — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mendorong perluasan akses keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, serta kelompok masyarakat lainnya. Kemudahan memperoleh layanan keuangan dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih merata.

Hal itu disampaikan Mahyeldi seusai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis, (22/10).

Menurut Mahyeldi, akses terhadap layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Namun, perluasan akses tersebut membutuhkan kerja sama pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan.

“Perluasan akses keuangan dapat membuka peluang bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, dan kelompok masyarakat lainnya untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan kesejahteraan,” ujar Mahyeldi.

BACAJUGA

Hari Kedua OPS, Polisi Pariaman Prioritaskan Edukasi

Selasa, 27/10/26 | 23:10 WIB

Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Anak Disabilitas di Pessel Belum Tuntas, Keluarga Pertanyakan Penanganan Polisi

Selasa, 27/10/26 | 17:59 WIB

Rakornas TPAKD 2026 mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”. Forum ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku sektor keuangan untuk memperkuat pemerataan layanan keuangan di berbagai wilayah.

Dalam laporan kepada Presiden Prabowo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki 552 TPAKD yang tersebar di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Friderica mengatakan keberadaan tim tersebut mendukung agenda Asta Cita, terutama dalam mendorong pemerataan ekonomi, memberantas kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga memaparkan hasil pengukuran literasi dan inklusi keuangan pada 2026. Berdasarkan laporan tersebut, tingkat literasi keuangan mencapai 69 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan melampaui 93 persen.

Pengukuran itu dilakukan melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang diselenggarakan OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Menurut Friderica, tingkat inklusi keuangan tersebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 93 persen pada 2029.

Meski demikian, tingginya angka inklusi keuangan tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh masyarakat telah memahami produk keuangan atau mampu memanfaatkannya secara optimal. Selisih antara tingkat inklusi dan literasi juga memperlihatkan pentingnya memperkuat pemahaman masyarakat agar akses terhadap layanan keuangan diikuti penggunaan yang tepat dan bertanggung jawab.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi pembentukan TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota pada akhir 2024. Ia menilai pencapaian tersebut sebagai kemajuan kelembagaan dalam memperluas akses keuangan masyarakat.

“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Prabowo.

Presiden turut menyampaikan penghargaan kepada OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pihak-pihak lain yang berkontribusi dalam pembentukan TPAKD. Ia juga menyoroti keterlibatan penerima manfaat dari berbagai kelompok, termasuk pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, dan santri.

Rakornas TPAKD 2026 turut dihadiri pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD RI, menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.(yrp)