Reses Donizar di Rao Utara: Warga Keluhkan SD Belum Tersentuh Program MBG

Pasaman, Scientia — Program pemerintah belum tentu dirasakan merata oleh masyarakat. Persoalan itu muncul dalam reses Anggota DPRD Sumatera Barat dari Fraksi PKB, Donizar, di Nagari Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Pasaman, beberapa waktu lalu.

Di hadapan Donizar, camat, wali nagari, guru, kepala sekolah, perangkat nagari dan masyarakat, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan yang mereka hadapi. Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), fasilitas pendidikan dan tempat ibadah, hingga kebutuhan pembangunan kantor camat.

“Yo rancak program apak ko yo,” bisik seorang warga di tengah pertemuan.

Suasana reses berlangsung cair. Namun, di balik apresiasi itu, warga sekaligus menyampaikan sejumlah catatan agar program dan kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat di daerah.

BACAJUGA

Polres Padang Pariaman Ungkap 199 Kejadian Kejahatan Selama Agustus Hingga Oktober

Jumat, 16/10/26 | 04:43 WIB

Firdaus Instruksikan Kader PKB Cepat Tanggap Bantu Tangani Kabut Asap di Sumbar

Kamis, 15/10/26 | 02:16 WIB

Kepala SDN 12 Koto Rajo, Irwan, misalnya, menyampaikan masih ada sekolah dasar di Kecamatan Rao Utara yang belum mendapatkan program MBG.

“Untuk makan bergizi gratis, belum menyentuh SD di kecamatan. Kami minta diperjuangkan,” kata Irwan.

Bagi sekolah, kata dia, program tersebut bukan semata soal makanan bagi siswa. Program MBG juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak di tengah proses belajar.

Aspirasi lain datang dari warga yang pernah membawa anaknya menjalani pengobatan di rumah sakit di Padang. Jarak yang jauh dari Pasaman membuat keluarga pasien harus memikirkan biaya tempat tinggal selama menjalani pengobatan.

Dalam kondisi itu, warga tersebut mengaku terbantu dengan keberadaan Rumah Singgah Sahabat Donizar.

“Kami berterima kasih ketika anak berobat ke rumah sakit di Padang, ada rumah singgah dan kami disambut langsung oleh Bapak Donizar. Rumah Singgah Donizar sangat memberi manfaat kepada kami. Kami berharap rumah singgah ini terus ada,” ujarnya.

Keberadaan rumah singgah dinilai membantu keluarga pasien dari daerah yang harus menjalani pengobatan di Padang. Mereka tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk mencari tempat menginap selama mendampingi anggota keluarga.

Selain pendidikan dan layanan sosial, warga juga membawa persoalan fasilitas keagamaan. Mereka mengusulkan perbaikan masjid di Lubuk Ijau serta dukungan terhadap kegiatan keagamaan masyarakat.

Usulan juga datang untuk Surau Suluk. Warga berharap fasilitas tersebut mendapat perhatian karena tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas keagamaan masyarakat setempat.

Dari sektor pendidikan, guru SMA Negeri 1 Rao Utara meminta perbaikan pagar sekolah. Fasilitas itu dinilai penting untuk menunjang keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah.

Sementara itu, pemerintah kecamatan menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan pembangunan kantor camat. Masyarakat juga mengusulkan dukungan terhadap kegiatan wirid Yasin dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Donizar mengatakan reses tidak boleh berhenti pada pencatatan keluhan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan harus diterjemahkan menjadi program yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas warga.

Ia mengatakan sejumlah usulan akan diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Sumbar.

“Pokir ini bukan untuk keinginan pribadi. Kita lihat apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Mana yang menjadi prioritas, kita sepakati bersama. Insya Allah, untuk beberapa titik akan kita perjuangkan melalui Pokir,” ujar Donizar.

Menurut dia, fasilitas keagamaan termasuk Surau Suluk dapat diperjuangkan sepanjang menjadi kebutuhan masyarakat dan telah disepakati bersama.

“Termasuk Surau Suluk, kalau memang itu yang menjadi kebutuhan masyarakat dan sudah menjadi kesepakatan bersama, tentu akan kita perjuangkan,” katanya.

Donizar meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan persoalan yang mereka hadapi. Menurut dia, komunikasi langsung melalui reses diperlukan agar wakil rakyat memperoleh gambaran mengenai kondisi masyarakat secara nyata.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan politik uang sebagai dasar dalam menentukan pilihan politik.

“Tidak politik uang, tapi pakai politik tanggung jawab,” tegasnya.

Reses di Koto Rajo akhirnya tidak hanya menjadi forum penyampaian aspirasi. Pertemuan itu memperlihatkan sejumlah persoalan konkret yang masih dihadapi masyarakat Rao Utara: program MBG yang belum menjangkau seluruh sekolah dasar, kebutuhan fasilitas pendidikan dan keagamaan, hingga kebutuhan keluarga pasien yang harus berobat ke Padang.

Bagi warga, ukuran sebuah program bukan hanya seberapa baik kebijakan dirancang, tetapi sejauh mana manfaatnya benar-benar sampai ke kampung mereka.(yrp)