Bansos Beras Mengalir ke Sumbar, Donizar Minta Data Penerima Jangan Bermasalah

Padang, Scientia — Pemerintah pusat mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua pada 17 Agustus 2026. Secara nasional, Bulog ditugaskan menyalurkan sekitar 997,2 ribu ton beras kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat.

Setiap keluarga memperoleh 10 kilogram beras per bulan untuk alokasi Juli, Agustus dan September. Besarnya jumlah penerima membuat akurasi data menjadi persoalan penting. Di Sumatera Barat, pemerintah daerah perlu memastikan bantuan benar-benar sampai kepada keluarga yang membutuhkan.

Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PKB, Donizar, melihat persoalan bansos tidak dapat dilepaskan dari akurasi pendataan masyarakat miskin. Ia berpandangan bahwa kebijakan sosial harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat. Prinsip itu juga ia sampaikan dalam menjelaskan pokok pikiran DPRD, bahwa usulan pembangunan seharusnya menjadi solusi sesuai kebutuhan masyarakat, bukan sekadar keinginan pribadi.

Karena itu, distribusi bantuan pangan harus diuji sampai tingkat nagari dan kelurahan. Apalagi saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi juga masih mendalami perkara dugaan korupsi dalam penyaluran bansos beras. KPK memeriksa sejumlah pihak terkait nilai kontrak penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

Kondisi tersebut menjadi alarm bahwa program bantuan dengan penerima puluhan juta keluarga membutuhkan pengawasan berlapis.

Donizar mendorong pemerintah daerah tidak hanya menerima daftar penerima dari pusat, tetapi ikut memastikan data tersebut sesuai kondisi lapangan.

Di Sumbar, validasi seharusnya dilakukan bersama pemerintah kabupaten/kota, nagari, kelurahan dan pendamping sosial.

Pertanyaannya sederhana: apakah keluarga miskin yang tercatat memang masih miskin? Apakah warga yang baru jatuh miskin sudah masuk data? Bagaimana nasib keluarga yang tidak menerima karena persoalan administrasi?

Masalah seperti ini sering kali tidak terlihat dalam laporan distribusi. Di atas kertas, bantuan bisa saja disebut tersalurkan 100 persen. Namun angka tersebut belum menjawab apakah bantuan diterima oleh orang yang tepat.

Donizar menilai pengawasan harus diarahkan pada penerima akhir. Bantuan sosial, menurutnya, bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah. Di balik setiap nama penerima terdapat keluarga yang sedang menghadapi persoalan ekonomi.(yrp)