Jatinangor, Scientia – Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang semakin terbuka, cepat, dan responsif, kualitas kepemimpinan daerah menjadi salah satu ukuran penting keberhasilan pembangunan. Komitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan warga mengantarkan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menerima penghargaan Kartika Pamong Praja Madya dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Rektor IPDN, Dr. Halilul Khairi, dalam upacara penganugerahan yang berlangsung di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (5/8).
Pengakuan dari lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan tersebut menjadi penanda atas kiprah Mahyeldi dalam memperkuat fondasi pemerintahan daerah, terutama dalam aspek reformasi birokrasi, peningkatan kualitas aparatur, serta upaya membangun pelayanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat.
Rektor IPDN, Dr. Halilul Khairi, mengatakan penghargaan Kartika Pamong Praja Madya diberikan karena Mahyeldi dinilai mampu menunjukkan kepemimpinan pemerintahan yang profesional, adaptif, dan memiliki komitmen terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, kepemimpinan kepala daerah tidak hanya dilihat dari keberhasilan menjalankan roda administrasi pemerintahan, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Hal itu, kata Halilul, terlihat dari berbagai langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi tantangan pembangunan, termasuk ketika daerah menghadapi situasi kebencanaan yang membutuhkan kecepatan koordinasi, sinergi lintas sektor, serta keputusan yang berpihak kepada kepentingan publik.
“Beliau telah menunjukkan kepemimpinan yang mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik. Karena itu, kami bangga mengangkat beliau sebagai Alumni Kehormatan IPDN,” ujar Halilul.
Ia juga memberikan apresiasi kepada para alumni APDN, STPDN, dan IPDN yang saat ini berperan dalam berbagai posisi strategis di lingkungan pemerintahan Sumbar. Kehadiran para pamong tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat budaya kerja birokrasi yang profesional dan berintegritas.
Bagi Mahyeldi, penghargaan tersebut bukanlah capaian personal, melainkan refleksi dari kerja kolektif seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.
Ia menegaskan, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak mungkin lahir dari satu figur, melainkan dari kolaborasi antara kepala daerah, aparatur sipil negara, pemerintah kabupaten dan kota, para mitra pembangunan, hingga masyarakat.
“Penghargaan ini bukan milik saya pribadi. Ini adalah hasil kerja keras seluruh aparatur pemerintah, pemerintah kabupaten dan kota, para alumni IPDN, serta seluruh masyarakat Sumatera Barat. Karena itu, penghargaan ini saya persembahkan untuk masyarakat Sumatera Barat,” kata Mahyeldi.
Menurutnya, penghargaan tersebut justru menjadi pengingat bahwa pelayanan publik harus terus ditingkatkan. Pemerintahan, kata dia, tidak boleh berhenti pada pencapaian administratif, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.
“Keberhasilan pemerintah tidak diukur dari besarnya anggaran ataupun banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi dari sejauh mana setiap kebijakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan warga,” ujarnya.
Mahyeldi menilai aparatur pemerintah memiliki peran strategis karena menjadi wajah negara yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Karena itu, ia mendorong agar setiap aparatur tidak hanya memahami aturan, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan kemampuan menghadirkan solusi.
“Aparatur adalah wajah negara. Tugasnya bukan sekadar menjalankan aturan, tetapi menghadirkan solusi, mendengar aspirasi masyarakat, serta memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkeadilan,” tegasnya.
Ia menambahkan, tantangan pemerintahan ke depan akan semakin kompleks. Perubahan teknologi, tuntutan transparansi, hingga persoalan sosial dan kebencanaan membutuhkan birokrasi yang tidak hanya patuh terhadap prosedur, tetapi juga mampu berinovasi.
Karena itu, penghargaan Kartika Pamong Praja Madya akan menjadi motivasi bagi Pemprov Sumbar untuk terus memperkuat budaya kerja yang kolaboratif, inovatif, dan adaptif.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama pemerintahan. Kepercayaan itu harus dijaga melalui kerja nyata dan pelayanan yang semakin berkualitas,” kata Mahyeldi.
Sebelum menerima penghargaan, Mahyeldi juga memberikan pembekalan kepada para Praja IPDN asal Sumatera Barat. Di hadapan calon aparatur pemerintahan masa depan tersebut, ia menekankan pentingnya integritas dan orientasi pengabdian.
Menurutnya, menjadi seorang pamong bukan hanya tentang jabatan, tetapi tentang tanggung jawab moral untuk melayani masyarakat.
Ia mengingatkan para praja agar kelak ketika berada di pemerintahan tidak menjadikan kekuasaan sebagai tujuan utama, melainkan sebagai instrumen untuk menghadirkan kemanfaatan bagi rakyat.
“Pemimpin pemerintahan harus memiliki integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian. Karena inti dari pemerintahan adalah melayani masyarakat,” pesannya.
Penganugerahan Kartika Pamong Praja Madya berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran pimpinan IPDN, ribuan praja IPDN, Ketua IKAPTK Provinsi Sumbar Martias Wanto, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Jasman Rizal, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ahmad Zakri, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah Pemprov Sumbar.
Penghargaan tersebut menjadi salah satu bentuk pengakuan atas upaya memperkuat birokrasi daerah yang profesional dan berorientasi pelayanan.(yrp)
