Pemkab Solok Tetapkan Tanggap Darurat 14 Hari

Solok, Scientia — Pemerintah Kabupaten Solok menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 14 hari menyusul bencana yang melanda sejumlah wilayah daerah itu. Penetapan dilakukan saat dua warga masih dalam pencarian dan sejumlah fasilitas pemerintahan mengalami kerusakan.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi di Posko Utama Tanggap Bencana Arosuka, Selasa, (22/9). Rapat melibatkan Pemerintah Kabupaten Solok, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, BNPB, TNI, Polri, DPRD, Kejaksaan dan unsur terkait lainnya.

Bupati Solok Jon Firman Pandu mengatakan penetapan status tanggap darurat dilakukan setelah pemerintah daerah menerima laporan mengenai kondisi bencana di lapangan. Menurut dia, skala dampak membutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.

“Berdasarkan informasi dari Kalaksa BPBD, masih ada dua orang yang dalam pencarian. Kita membagi tiga tim untuk melakukan evakuasi dan pencarian,” kata Jon Firman Pandu dalam rapat tersebut.

Ia mengatakan korban yang mengalami luka telah mendapatkan penanganan. Namun, bencana juga berdampak terhadap sejumlah fasilitas pemerintahan sehingga aktivitas pemerintahan Kabupaten Solok ikut terganggu.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah memprioritaskan pencarian dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar warga, serta pemulihan akses dan fasilitas yang terdampak.

Selain korban, material bencana berupa lumpur dan batu juga menjadi persoalan yang harus segera ditangani. Pemerintah membutuhkan dukungan alat berat untuk membersihkan material sekaligus membuka kembali akses yang terganggu.

Perwakilan BNPB mengatakan Kabupaten Solok sebelumnya berada dalam tahapan pemulihan pascabencana. Namun, status tanggap darurat dapat kembali ditetapkan karena bencana kali ini terjadi di lokasi berbeda dengan dampak yang cukup parah.

BNPB mencatat sedikitnya 12 organisasi perangkat daerah atau OPD terdampak berat. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus melakukan penanganan darurat sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

“Lokasi dan dampaknya berbeda, sehingga penanganan darurat kembali diperlukan,” ujar perwakilan BNPB.

Di sisi lain, Kapolda Sumatera Barat mengerahkan personel kepolisian untuk membantu penanganan bencana, termasuk personel Brimob. Ia mengatakan situasi yang terjadi pada malam sebelumnya cukup mencekam sehingga kepolisian langsung melakukan langkah tanggap darurat.

“Kami siap membantu. Dengan adanya posko ini, penanganan diharapkan terlaksana dan terkoordinasi dengan baik,” katanya.

Gubernur Sumatera Barat turut menyampaikan duka atas bencana yang terjadi, terutama di Nagari Batang Barus dan Nagari Koto Gaek Guguak, Kecamatan Gunung Talang.

Pemerintah provinsi, kata dia, juga memberikan dukungan kepada masyarakat terdampak, termasuk melalui penyediaan dapur darurat. Ia mengapresiasi keterlibatan TNI, Polri, pemerintah daerah dan seluruh unsur yang bergerak menangani bencana.

Selama masa tanggap darurat, pemerintah menetapkan tiga fokus utama, yakni pencarian dan penanganan korban, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, serta memastikan keamanan warga di kawasan bencana.

Rumah dinas Wakil Bupati Solok juga telah dimanfaatkan sebagai salah satu lokasi evakuasi warga terdampak.

Pemerintah juga diminta melakukan pendataan secara rinci terhadap korban, kerusakan rumah, fasilitas umum, infrastruktur dan kebutuhan masyarakat. Data tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan bentuk penanganan dan bantuan pada tahap berikutnya.

Ketua DPRD Kabupaten Solok menekankan pentingnya kekompakan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dalam menghadapi kondisi tersebut.

“Kita harus kompak. Jangan ada persoalan lain di tengah kondisi seperti ini,” ujarnya.

Dandim Kabupaten Solok menyatakan kesiapan TNI memberikan dukungan cepat tanggap dalam penanganan bencana. Sementara itu, Kajari Kabupaten Solok menyebut dampak bencana cukup besar sehingga membutuhkan penanganan bersama lintas sektor.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Sumbar dan Bupati Solok juga berkoordinasi melalui sambungan telepon dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Pemerintah pusat menyatakan siap memberikan bantuan dan dukungan selama masa tanggap darurat.

Bupati Jon Firman Pandu mengingatkan masyarakat tetap waspada. Sebab, berdasarkan informasi cuaca, curah hujan masih berpotensi tinggi dan risiko bencana susulan belum sepenuhnya dapat diabaikan.

“Kita berharap selama 14 hari ini penanganan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan tidak ada lagi bencana lanjutan,” katanya.

Dengan status tanggap darurat selama 14 hari, pemerintah bersama seluruh unsur terkait kini memusatkan penanganan pada pencarian dua warga yang masih hilang, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, pembukaan akses, pembersihan material bencana, serta pendataan kerusakan.

Pendataan tersebut menjadi penting karena tidak hanya menentukan kebutuhan penanganan selama masa darurat, tetapi juga menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah pemulihan setelah masa tanggap darurat berakhir.(yrp)