Agam, Scientia.id – Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendorong Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Nagari Sariak, Kabupaten Agam, menjadi distributor pupuk bersubsidi guna memenuhi kebutuhan petani. Langkah tersebut dinilai penting karena pasokan pupuk untuk sektor pertanian di Nagari Sariak hingga kini masih belum terpenuhi secara optimal.
Dorongan itu disampaikan saat Komisi III DPRD Sumbar melakukan kunjungan kerja ke KDMP Nagari Sariak, Sabtu (1/8). Anggota Komisi III DPRD Sumbar, Rafdinal, mengatakan keberadaan KDMP diharapkan mampu menjadi solusi atas persoalan distribusi pupuk sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.
“Kita berharap KDMP bisa menjadi distributor pupuk di Nagari Sariak dan sekitarnya, sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi,” ujar Rafdinal.
Legislator daerah pemilihan Agam-Bukittinggi itu menegaskan, program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah pusat harus benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pertanian.
“Harapan kita, program yang digagas pemerintah pusat ini benar-benar dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat,” katanya.
Menurut Rafdinal, agar KDMP dapat berjalan optimal diperlukan koordinasi lintas sektor serta perencanaan usaha yang matang. Dengan demikian, koperasi tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat tanpa mematikan usaha yang telah lebih dahulu berkembang.
“Pengelolaan dan pengembangan usaha, termasuk sistem penjualannya, harus dirancang sebaik-baiknya. Kita berharap KDMP dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian, tanpa mematikan usaha-usaha yang sudah ada di sekitar masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Sumbar, Agus Syahdeman, menilai sebagian besar KDMP yang telah dikunjungi masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola koperasi.
Menurutnya, persoalan yang dihadapi bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut mental dan kepercayaan diri para pengurus yang masih cenderung pesimistis.
“Dari beberapa KDMP yang sudah kami kunjungi, memang masih banyak persoalan. Kalau kami nilai, salah satunya adalah persoalan psikologis. Ada pengurus yang belum percaya diri, bahkan sudah pesimis. Kami ingin mengetahui apakah kondisi di KDMP Nagari Sariak juga mengalami persoalan yang sama,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut dipengaruhi pengalaman masyarakat terhadap koperasi di masa lalu, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), yang dinilai belum berjalan sesuai harapan sehingga menimbulkan keraguan.
“Kalau kita melihat program nasional KDMP ini sebenarnya sangat baik. Hanya saja, masyarakat masih terbawa pengalaman masa lalu ketika ada program koperasi seperti KUD, sehingga banyak yang akhirnya tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah mendorong setiap KDMP memulai usaha secara mandiri melalui unit usaha seperti simpan pinjam, penyediaan sembako, hingga usaha produktif lainnya.
“Dari situ akan terlihat sejauh mana keseriusan pengurus dalam mengembangkan KDMP agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi III DPRD Sumbar didampingi Ketua KDMP Nagari Sariak yang akrab disapa Inyiak.
Ketua KDMP Nagari Sariak mengatakan, gerai koperasi kini telah rampung 100 persen dan siap beroperasi. Pada tahap awal, koperasi akan membuka sejumlah unit usaha, antara lain penyediaan sembako, penyaluran gas LPG, dan layanan apotek.
Selain itu, KDMP juga akan mengoptimalkan potensi Nagari Sariak sebagai sentra hortikultura melalui kolaborasi dengan kelompok tani. Koperasi juga menyiapkan strategi menjaga stabilitas harga hasil panen saat produksi melimpah agar petani tidak dirugikan akibat anjloknya harga di pasaran, termasuk ketika terjadi banjir produksi yang selama ini bergantung pada Pasar Padang Luar.
Di sisi lain, KDMP akan bersinergi dengan Pemerintah Nagari dalam penyaluran berbagai program bantuan dan barang bersubsidi, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga distribusinya lebih tepat sasaran dan dapat dikelola melalui unit usaha koperasi.
