Donizar: Perempuan Harus Naik Kelas Secara Ekonomi, Pemberdayaan Harus Berujung pada Kemandirian

Padang, Scientia – Pemberdayaan perempuan tidak lagi cukup dimaknai sebagai peningkatan partisipasi dalam berbagai kegiatan sosial. Di tengah perubahan ekonomi nasional, perempuan juga dituntut menjadi pelaku utama pembangunan melalui penguatan usaha, peningkatan keterampilan, dan perluasan akses terhadap sumber-sumber ekonomi.

Anggota DPRD Sumatera Barat Donizar menilai pemberdayaan perempuan harus menjadi strategi pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus memperkuat ekonomi daerah.

“Ketika perempuan berdaya secara ekonomi, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh dirinya, tetapi juga oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya. Karena itu pemberdayaan perempuan harus menghasilkan kemandirian ekonomi,” kata Donizar.

Pada Juli 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meluncurkan kolaborasi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Mengusung tema “Bersama Perempuan Berdaya Membangun Ekonomi Indonesia”, kolaborasi tersebut bertujuan menghasilkan data ekonomi yang lebih akurat mengenai pelaku usaha perempuan sehingga kebijakan pemerintah dapat disusun secara lebih tepat sasaran. Pemerintah menilai data yang berkualitas akan menjadi dasar memperluas akses pembiayaan, pelatihan, dan pengembangan usaha bagi perempuan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan bahwa perempuan merupakan aktor penting dalam pembangunan ekonomi nasional sehingga kebijakan yang dihasilkan harus mampu menjawab kebutuhan nyata pelaku usaha perempuan.

Menurut Donizar, perempuan di Sumatera Barat telah lama menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat.

Mulai dari perdagangan, industri makanan, kerajinan, pertanian, hingga sektor pariwisata, banyak usaha keluarga yang bertahan karena peran aktif perempuan.

“Di Sumatera Barat kita melihat begitu banyak perempuan yang menjadi pelaku UMKM. Mereka perlu didukung agar usahanya naik kelas, bukan hanya bertahan,” ujarnya.

Ia menilai pemerintah daerah harus memperluas pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, digitalisasi usaha, serta memperkuat akses terhadap pembiayaan.

Donizar mengatakan banyak perempuan pelaku usaha masih menghadapi kendala memperoleh modal usaha, terutama bagi usaha mikro yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat sinergi dengan perbankan, lembaga pembiayaan, koperasi, dan BUMN agar akses pembiayaan semakin mudah.

“Jangan sampai perempuan memiliki kemampuan dan kemauan berusaha, tetapi terhambat karena sulit mendapatkan modal,” katanya.

Selain itu, ia mendorong pemerintah memperluas pelatihan pemasaran digital sehingga produk-produk UMKM perempuan dapat menjangkau pasar nasional bahkan internasional.

Donizar mengapresiasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang memberi perhatian terhadap pelaku usaha perempuan.

Menurutnya, kebijakan yang baik harus dibangun berdasarkan data yang akurat.

“Kalau pemerintah mengetahui berapa jumlah pelaku usaha perempuan, sektor apa yang mereka jalankan, serta tantangan yang mereka hadapi, maka kebijakan yang lahir akan lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Ia berharap hasil sensus dimanfaatkan untuk menyusun program pemberdayaan perempuan yang lebih efektif di tingkat pusat maupun daerah.

Donizar menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemberdayaan perempuan bukan hanya meningkatnya jumlah pelatihan atau kegiatan seremonial.

Menurutnya, indikator utama adalah meningkatnya pendapatan keluarga, berkembangnya usaha perempuan, bertambahnya kesempatan kerja, serta berkurangnya kesenjangan ekonomi.

“Pemberdayaan perempuan harus berakhir pada peningkatan kesejahteraan. Kalau perempuan semakin mandiri secara ekonomi, maka keluarga akan lebih kuat dan pembangunan daerah juga semakin kokoh,” kata Donizar.

Ia berharap pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat kolaborasi agar perempuan di Sumatera Barat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang sebagai pelaku ekonomi yang produktif dan berdaya saing.(yrp)