Firdaus: Ketahanan Pangan Nasional Harus Dimulai dari Nagari, Sumbar Jangan Hanya Jadi Pasar

Padang, Scientia – Kebijakan pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional mendapat perhatian Anggota DPRD Sumatera Barat Fraksi PKB, Firdaus. Ia menilai agenda pangan tidak boleh hanya berhenti pada peningkatan produksi nasional, tetapi harus mampu memperkuat posisi petani daerah sebagai pelaku utama.

Menurut Firdaus, Sumatera Barat memiliki modal besar untuk mengambil peran dalam agenda pangan nasional. Dengan sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta kekuatan ekonomi nagari, Sumbar dinilai memiliki peluang menjadi salah satu penyangga pangan Indonesia.

“Ketahanan pangan bukan hanya persoalan berapa banyak produksi yang dihasilkan, tetapi bagaimana petani mendapatkan kesejahteraan dari hasil produksinya. Jangan sampai petani bekerja keras, tetapi nilai tambah justru dinikmati pihak lain,” kata Firdaus di Padang.

Ia mengatakan kebijakan pangan nasional harus diikuti dengan penguatan sektor produksi di tingkat daerah. Pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan pupuk, benih berkualitas, akses pembiayaan, teknologi pertanian, hingga kepastian pasar bagi hasil produksi masyarakat.

Menurut Firdaus, tantangan terbesar sektor pangan saat ini bukan hanya produksi, tetapi juga distribusi dan tata niaga. Banyak petani masih menghadapi persoalan harga yang tidak stabil akibat panjangnya rantai perdagangan.

“Petani harus mendapatkan perlindungan. Pemerintah perlu hadir agar hasil produksi masyarakat memiliki nilai ekonomi yang lebih baik,” ujarnya.

Firdaus juga mengaitkan kebijakan pangan nasional dengan program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, program tersebut seharusnya menjadi peluang bagi daerah untuk memperluas pasar produk pertanian lokal.

Ia mendorong agar kebutuhan bahan pangan untuk program pemerintah dapat melibatkan kelompok tani, koperasi, dan pelaku usaha kecil daerah.

“Kalau program nasional menggunakan produk lokal, maka dampaknya akan luar biasa. Anak-anak mendapatkan makanan bergizi, sementara petani, peternak, dan UMKM mendapat pasar yang jelas,” katanya.

Selain itu, Firdaus meminta pemerintah daerah memperkuat cadangan pangan daerah untuk menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam maupun gangguan distribusi.

Sumatera Barat, kata dia, memiliki pengalaman menghadapi berbagai bencana yang dapat mengganggu rantai pasok pangan. Karena itu, sistem pangan daerah harus dibangun lebih tangguh dan tidak bergantung sepenuhnya pada pasokan luar daerah.

“DPRD akan terus mendorong kebijakan yang memperkuat ekonomi rakyat. Ketahanan pangan harus dibangun dari desa dan nagari, karena di sanalah sumber produksi pangan berada,” ujar Firdaus.

Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat sinergi agar kebijakan pangan nasional benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya petani dan kelompok ekonomi kecil di Sumatera Barat.(yrp)