Padang, Scientia – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperkuat upaya percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC) dengan melibatkan seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat nagari dan desa. Langkah ini ditempuh setelah masih ribuan kasus TBC di Sumbar diperkirakan belum ditemukan dan belum mendapatkan pengobatan.
Komitmen itu ditegaskan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dalam Rapat Koordinasi Percepatan Eliminasi TBC Provinsi Sumbar yang dihadiri Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus di Auditorium Gubernuran, Selasa, 12 Mei 2026.
“Kami beserta seluruh jajaran, mulai dari provinsi, kabupaten/kota hingga nagari dan desa, siap bersinergi dengan pemerintah pusat dalam penanganan berbagai isu kesehatan,” kata Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, percepatan penanganan TBC tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan. Camat, lurah, wali nagari, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga kader kesehatan perlu dilibatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar memeriksakan kesehatan sejak dini.
Ia mengatakan masih banyak warga yang datang ke fasilitas kesehatan setelah penyakit berada pada kondisi berat. Karena itu, edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam memutus rantai penularan TBC.
“Jangan sampai masyarakat datang ke rumah sakit ketika kondisi sudah parah. Itu yang perlu kita edukasi bersama,” ujarnya.
Mahyeldi juga menyatakan dukungan terhadap Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digagas Kementerian Kesehatan. Program tersebut dinilai dapat membantu menemukan penyakit lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap pemberantasan TBC. Menurut dia, penyakit tersebut masih menjadi penyebab tingginya angka kematian di Indonesia meski sebenarnya dapat disembuhkan.
“Dalam satu tahun ada 126 ribu orang meninggal karena TBC. Padahal TBC bisa diobati dan tidak harus berujung kematian. Presiden minta ini ke depan bisa kita tekan,” kata Benjamin.
Benjamin mengatakan Sumatera Barat menjadi provinsi ke-24 yang dikunjungi Kementerian Kesehatan dalam rangka mempercepat eliminasi TBC. Kunjungan itu bertujuan memastikan pemerintah pusat dan daerah bergerak bersama memperkuat penemuan kasus dan layanan pengobatan.
Ia mengungkapkan estimasi kasus TBC di Sumbar mencapai sekitar 25 ribu kasus. Namun, baru sekitar 15 ribu kasus yang berhasil ditemukan dan diobati. Artinya, masih ada sekitar 10 ribu penderita yang belum mendapatkan penanganan.
“Masih ada sekitar 10 ribu orang di Sumatera Barat yang belum mendapat penanganan intensif. Inilah tantangan kita ke depan,” ujarnya.
Selain memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat juga menyiapkan renovasi 8.000 rumah bagi masyarakat, termasuk pasien TBC yang membutuhkan hunian layak. Kementerian Kesehatan juga mengusulkan agar pasien TBC dari keluarga kurang mampu dapat menerima Program Makan Bergizi Gratis untuk mendukung pemenuhan gizi selama menjalani pengobatan.
Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat dr. Aklima mengatakan estimasi kasus TBC di daerah itu pada 2024 mencapai 25.037 kasus. Namun, baru sekitar 62 persen kasus yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan.
Menurut Aklima, optimalisasi Program Cek Kesehatan Gratis menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penemuan kasus karena dapat mendeteksi penyakit sejak dini, termasuk pada masyarakat yang belum menyadari dirinya terinfeksi.
“Masih banyak kasus yang belum ditemukan. Penguatan implementasi Cek Kesehatan Gratis kami yakini bisa menjadi solusi,” katanya.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam, Sesditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan dr. Yudhi Pramono, Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan dr. Imran Pambudi, para kepala daerah, direktur rumah sakit, organisasi profesi, serta mitra program kesehatan se-Sumatera Barat.(yrp)
