Pemprov Sumbar Survei Kawasan Lubuk Larangan Dharmasraya

Dharmasraya, Scientia.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pangan dan Perikanan terus berkomitmen menjaga kelestarian ekosistem sungai dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Hal ini ditegaskan dalam kunjungan survei lapangan yang dilakukan di Nagari Gunung Selasih, Jorong Kampung Surau, Kabupaten Dharmasraya, guna mematangkan rencana pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

​Survei yang dilakukan di kawasan Lubuk Larangan ini menjadi langkah krusial untuk memverifikasi kelayakan lokasi serta menentukan jenis bantuan teknis yang tepat bagi para penjaga garda terdepan sungai tersebut.

BACAJUGA

Firdaus Instruksikan Kader PKB Cepat Tanggap Bantu Tangani Kabut Asap di Sumbar

Kamis, 15/10/26 | 02:16 WIB

Nur Nadlifah: Perempuan Bangsa Adalah Spirit dan Kekuatan Partai

Rabu, 14/10/26 | 19:41 WIB

​Kunjungan ini dihadiri langsung oleh Kepala Pengawas Provinsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat, Yuniwel. Turut mendampingi dalam survei tersebut adalah Dinas Terkait daerah setempat, perangkat Nagari Gunung Selasih, serta para anggota Pokmaswas setempat yang selama ini aktif mengelola Lubuk Larangan.

​”Survei ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi lapangan dan kebutuhan mendesak para pengawas masyarakat di Jorong Kampung Surau. Kita ingin memastikan bahwa bantuan sarana dan prasarana yang akan disalurkan nantinya dapat menunjang efektivitas pengawasan serta menjaga keberlanjutan Lubuk Larangan sebagai kearifan lokal,” ujar Yuniwel di sela-sela peninjauan lokasi.

​Lubuk Larangan di Nagari Gunung Selasih selama ini dikenal sebagai salah satu model pengelolaan perairan darat yang berbasis pada hukum adat dan kesadaran kolektif. Namun, tantangan berupa aktivitas penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) serta keterbatasan alat pemantauan menjadi kendala utama bagi kelompok pengawas di lapangan.

​Rencana bantuan ini nantinya akan mencakup sarana pendukung yang diharapkan mampu meningkatkan mobilitas dan kapabilitas Pokmaswas dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pelaporan terhadap pelanggaran di wilayah perairan mereka.

​Tokoh Masyarakat Kampung Surau, Ifdal menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan kelompok masyarakat sangat dibutuhkan agar potensi perikanan darat di Dharmasraya tetap terjaga untuk generasi mendatang.

​Selain fokus pada aspek pengawasan, program bantuan ini juga diproyeksikan memberikan dampak ekonomi jangka panjang. Dengan ekosistem yang terjaga, Lubuk Larangan tidak hanya menjadi cadangan pangan ikan bagi masyarakat saat “panen raya” tiba, tetapi juga berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata edukasi berbasis lingkungan (ecotourism).

​”Kami berharap dengan adanya dukungan sarana yang memadai, semangat anggota Pokmaswas di Jorong Kampung Surau semakin meningkat dalam menjaga sungai kita dari tangan-tangan jahat yang merusak ekosistem,” ungkap Ifdal.

​Kegiatan survei ini diakhiri dengan diskusi teknis mengenai pemetaan area pengawasan dan koordinasi jalur pelaporan antara Pokmaswas, perangkat nagari, dan dinas terkait di tingkat provinsi. (*)