Padang, Scientia.id – Di tengah derasnya arus informasi digital, sebuah forum diskusi tentang masa depan demokrasi digelar di Hotel Rocky Padang pada 4–6 Mei 2026. Kegiatan ini mempertemukan tokoh masyarakat dari Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, dan Kota Sawahlunto untuk membahas tantangan demokrasi di era digital.
Forum yang diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Barat itu menyoroti pergeseran ruang demokrasi dari ranah konvensional ke ruang digital yang dinamis, cepat, dan kerap sulit dikendalikan.
Salah satu pembicara yang menarik perhatian adalah Supri Ardi, penggiat media sosial berbasis kecerdasan buatan (AI). Dalam paparannya bertajuk “Demokrasi Masuk ke Era 5.0”, ia mengajak peserta memahami perubahan pola konsumsi informasi di masyarakat.
“Dulu informasi itu dicari. Sekarang, informasi yang mencari kita,” ujarnya.
Menurut Supri, era 5.0 ditandai dengan kecepatan, konektivitas, dan personalisasi informasi yang semakin tinggi. Kondisi ini membuat batas antara fakta dan opini kian kabur, bahkan membuka ruang manipulasi yang diperkuat oleh algoritma media sosial.
Ia menilai, disinformasi menjadi salah satu ancaman utama dalam demokrasi modern. “Disinformasi adalah musuh tanpa wajah, tanpa suara, tetapi berdampak nyata,” katanya.
Disinformasi, lanjutnya, tidak lagi sekadar berita bohong, melainkan narasi yang dikemas rapi dan disebarkan secara sistematis. Dalam konteks masyarakat nagari yang menjunjung nilai kebersamaan, kondisi ini berpotensi merusak tatanan sosial.
“Sekali kita salah klik, bukan hanya data yang terpapar. Cara berpikir kita pun bisa terpengaruh tanpa disadari,” ujarnya.
Selain itu, Supri juga menyoroti kesenjangan digital sebagai tantangan lain yang perlu diatasi. Ia menegaskan, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang sama dalam memahami teknologi.
“Demokrasi menuntut kesetaraan. Namun, bagaimana kesetaraan bisa terwujud jika akses dan literasi informasi belum merata?” katanya.
Meski demikian, ia melihat transformasi digital juga membuka peluang besar. Teknologi, termasuk AI, dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan transparansi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, media sosial dapat menjadi sarana promosi potensi nagari hingga membuka peluang usaha baru, khususnya bagi pelaku UMKM. “Persoalan utama UMKM saat ini bukan produksi, melainkan pemasaran. Teknologi bisa menjadi solusi,” ujarnya.
Supri juga memperkenalkan konsep Nagari Cerdas Digital, yakni pemanfaatan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal. Ia menekankan pentingnya menjaga prinsip adat Minangkabau di tengah modernisasi.
“Jangan sampai kita maju secara teknologi, tetapi kehilangan nilai,” tegasnya.
Paparan tersebut mendapat respons positif dari peserta. Salah seorang peserta yang akrab disapa Uncu mengaku memperoleh wawasan baru terkait ancaman dan peluang di era digital.
“Kami jadi lebih memahami bahwa ancaman digital itu nyata, tetapi juga ada peluang besar jika dimanfaatkan dengan baik,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat H. Masrisal, Kepala Badan Kesbangpol Sumbar Mursalim, akademisi Universitas Andalas Cici Safitri, pengamat politik Rahmad Ramadhan, serta Kepala Bidang Poldagri Aschari Cahyaditama.
Kehadiran berbagai pihak tersebut menegaskan bahwa penguatan demokrasi digital memerlukan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga masyarakat. (*)
