Jakarta, Scientia — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah bersama para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat menemui Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, di Kantor BP BUMN, Jakarta, Rabu, 15 April 2026. Pertemuan itu membahas langkah percepatan investasi dan penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur strategis yang dinilai penting untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam rapat tersebut, Dony Oskaria menyoroti masih rendahnya investasi yang masuk ke sektor-sektor produktif di Sumbar. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah menciptakan iklim investasi yang menarik bagi investor.
“Percepatan investasi diperlukan agar Sumbar tidak tertinggal dalam pertumbuhan ekonomi regional. Saat ini, investasi itu belum optimal masuk ke sektor-sektor produktif,” kata Dony.
Ia menegaskan investasi yang masuk harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja. Karena itu, investasi padat karya dinilai lebih penting dibanding investasi yang hanya mengandalkan modal besar tanpa menyerap banyak tenaga kerja.
Dony juga meminta pemerintah daerah memperkuat hilirisasi komoditas unggulan, membuka akses infrastruktur, dan menghadirkan kepastian berusaha bagi investor. Menurut dia, ketiga faktor tersebut menjadi syarat utama untuk menarik investasi baru ke Sumbar.
“Keseriusan terhadap hilirisasi, pembukaan akses infrastruktur, serta kepastian ekosistem investasi menjadi kunci. Jika tidak dilakukan, pertumbuhan ekonomi Sumbar berpotensi stagnan,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya memastikan manfaat ekonomi dari investasi tetap berada di daerah. Salah satunya dengan melibatkan tenaga kerja lokal dan mendorong perusahaan yang beroperasi di Sumbar untuk mencatatkan badan usahanya di wilayah tersebut.
“Investasi tidak cukup hanya hadir di atas kertas, tetapi harus membuka lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menambah penerimaan daerah,” katanya.
Menurut Dony, Sumbar memiliki sejumlah sektor yang berpotensi menarik minat investor. Beberapa di antaranya adalah hilirisasi kelapa dan gambir, pengembangan industri pengolahan kelapa, kawasan kuliner tematik, sektor pariwisata, hingga proyek-proyek infrastruktur strategis.
Di bidang infrastruktur, Dony menilai percepatan pembangunan proyek strategis nasional di Sumbar menjadi kebutuhan mendesak. Infrastruktur yang memadai, kata dia, merupakan salah satu faktor utama yang menentukan masuknya investasi ke suatu daerah.
Sementara itu, Gubernur Mahyeldi Ansharullah meminta dukungan Danantara dan BP BUMN untuk mempercepat realisasi sejumlah proyek investasi dan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah daerah.
Mahyeldi mengatakan Pemprov Sumbar telah memetakan berbagai potensi daerah dan menyusun program strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Beberapa proyek yang saat ini sedang berjalan antara lain pengembangan energi panas bumi, pembangunan Jalan Tol Sicincin–Pangkalan, pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik, serta pemulihan infrastruktur pascabencana di kawasan Lembah Anai.
Namun, ia mengakui masih ada sejumlah proyek yang menghadapi kendala pembiayaan, termasuk pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat.
“Pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang masih mengalami perlambatan akibat keterbatasan anggaran daerah. Untuk percepatannya, kami membutuhkan dukungan dari Danantara,” ujar Mahyeldi.
Selain proyek yang sedang berjalan, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan sejumlah rencana strategis lain, seperti penyusunan peta jalan Sumbar Hijau, reaktivasi jalur kereta api, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mentawai dan Mandeh, serta pelebaran jalan Bukittinggi–Payakumbuh.
Mahyeldi optimistis berbagai proyek tersebut akan menjadi pengungkit baru bagi pertumbuhan ekonomi Sumbar jika dapat direalisasikan sesuai rencana.
“Kami meyakini, apabila seluruh rencana strategis ini dapat dituntaskan, investasi akan meningkat dan pertumbuhan ekonomi Sumbar akan semakin positif,” katanya.
Ia berharap sinergi antara Danantara, BUMN, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota dapat mempercepat penyelesaian berbagai tantangan pembangunan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Sumbar.(yrp)
