Evaluasi Kinerja 2025, DPRD Sumbar Fokuskan Program Strategis 2026

PADANG, Sumbarin- Dalam sepekan terakhir, komisi-komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2025 sekaligus membahas rencana kerja 2026 bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Melalui rangkaian rapat tersebut, DPRD Sumbar mendorong sejumlah agenda strategis, mulai dari peningkatan akurasi penganggaran program kerja, komitmen penyelamatan hutan, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan dividen, hingga percepatan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumbar.

Komisi I Tekankan Akurasi Anggaran

Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat kerja evaluasi capaian kinerja OPD mitra Tahun Anggaran 2025, baru-baru ini. Komisi yang membidangi pemerintahan tersebut menekankan pentingnya peningkatan akurasi perencanaan anggaran agar serapan belanja daerah lebih optimal serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dapat ditekan.

BACAJUGA

Dari Politisi ke Negarawan, Halim Iskandar Tekankan Arah Kaderisasi PKB di Muscab Sumbar

Senin, 13/4/26 | 22:57 WIB

Tim Lupak Polres Dharmasraya Sikat 5 Pelaku Narkoba di Sungai Kambut

Minggu, 12/4/26 | 14:27 WIB

Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Sawal, mengatakan evaluasi dilakukan untuk mengkaji secara menyeluruh capaian serta kendala yang dihadapi OPD selama 2025, sekaligus menjadi dasar penyusunan program tahun 2026.

“Evaluasi ini bertujuan memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran. Kami juga mendorong persiapan yang lebih matang agar pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026 bisa berjalan efektif sejak awal tahun,” kata Sawal.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Sumbar, Irsyad Syafar, menyebutkan secara umum kinerja OPD mitra Komisi I menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan capaian program di atas 90 persen.

“Sebagian besar target dan program kerja berhasil dituntaskan. Namun, masih terdapat kegiatan yang telah tercapai secara fisik 100 persen, tetapi serapan anggarannya belum maksimal,” ujarnya.

Menurut Irsyad, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar ke depan perencanaan anggaran lebih presisi, sehingga SiLPA dapat ditekan dan dialokasikan untuk program prioritas lainnya.

Komisi II Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Sementara itu, Komisi II DPRD Sumbar mendorong Pemerintah Provinsi Sumbar untuk menjalankan program kerja 2026 yang berorientasi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Khairudin Simanjuntak, menegaskan program pembangunan harus berdampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

“Program tahun 2026 harus membuat masyarakat tersenyum. Artinya, bermuara pada kesejahteraan dan peningkatan ekonomi,” ujarnya.

Ia menambahkan, Komisi II siap mendukung program-program tersebut dengan catatan koordinasi antara OPD dan DPRD terus diperkuat agar pelaksanaannya berjalan optimal.

Komisi III Dorong Kinerja BUMD dan PAD

Komisi III DPRD Sumbar menekankan pentingnya peningkatan dividen dari BUMD serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komisi yang membidangi keuangan daerah ini mendorong mitra kerja meningkatkan kinerja dan profesionalisme pengelolaan keuangan.

Rapat evaluasi tersebut, menurut Komisi III, tidak sekadar rutinitas tahunan, melainkan forum strategis untuk menelaah capaian kinerja OPD, mengidentifikasi tantangan di lapangan, serta menyusun langkah perbaikan agar perencanaan 2026 lebih efektif dan tepat sasaran.

Komisi IV Kawal Pemulihan Pascabencana

Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat berkomitmen mengawal pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah di Sumbar.

Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, mengatakan pemulihan infrastruktur dasar menjadi perhatian utama karena banyak fasilitas publik mengalami kerusakan.

“Banyak jalan dan jembatan yang rusak sehingga mengganggu mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Ini membutuhkan penanganan cepat dan perencanaan anggaran yang tepat,” ujarnya.

Ia menegaskan Komisi IV akan memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan terukur, tepat sasaran, serta sesuai kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat juga terus didorong.

Komisi V Perkuat Sektor Kesejahteraan Rakyat

Komisi V DPRD Sumbar memperkuat komitmennya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui evaluasi dan perencanaan program kesejahteraan rakyat.

Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Lazuardi Erman, mengatakan rapat kerja bersama OPD mitra difokuskan pada upaya memastikan pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial berjalan optimal dan berkelanjutan.

Melalui rangkaian evaluasi ini, DPRD Sumbar berharap perencanaan program dan penganggaran Tahun 2026 dapat lebih berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah (FUH)