Gubernur Sumbar Usul Pemerintah Pusat Bayar Gaji ASN: Strategi Bertahan di Tengah Krisis Fiskal

Jakarta, Scientia – Di tengah ancaman pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengusulkan langkah tak biasa namun strategis: meminta pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Usulan ini disampaikan langsung kepada Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Jakarta. Mahyeldi menyebut, langkah ini bukan sekadar solusi jangka pendek, tetapi bentuk tanggung jawab demi keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Selasa (7/10)

“Kalau Dana Transfer ke Daerah ini terus berkurang, tentu akan berdampak besar bagi penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, kami mengusulkan agar pusat bisa mengambil alih pembayaran gaji ASN, agar daerah tetap fokus membangun dan melayani masyarakat,” ujar Mahyeldi.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, alokasi TKD untuk tahun 2026 diproyeksikan turun drastis menjadi Rp650 triliun dari sebelumnya lebih dari Rp950 triliun. Di Sumatera Barat, pengurangan ini diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun secara keseluruhan, dengan pemotongan langsung terhadap anggaran Pemprov mencapai Rp533 miliar.

Di sisi lain, belanja pegawai daerah yang mayoritas ditopang oleh Dana Alokasi Umum (DAU) menyedot anggaran hingga Rp373,8 triliun secara nasional. Bagi Mahyeldi, ini adalah celah yang bisa diisi oleh pemerintah pusat.

“Kalau pusat yang tanggung beban gaji, daerah bisa lebih leluasa mengembangkan sektor unggulan seperti pertanian dan pariwisata, serta memperkuat ekonomi rakyat,” katanya.

Gubernur Mahyeldi tak hanya melihat data fiskal sebagai angka belaka, tetapi sebagai sinyal perlunya perubahan strategi. Ia mendorong agar pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar tidak pasrah pada situasi, melainkan memperkuat kolaborasi dan inovasi.

“Kita tidak boleh menunggu peluang datang dari luar. Kita harus menciptakan peluang dari dalam,” tegasnya.

Mahyeldi menyebut potensi lokal seperti sektor pertanian, pariwisata, dan SDM unggul sebagai pilar yang bisa mendorong kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, kebijakan pusat justru bisa menjadi pemicu kebangkitan baru di daerah.

Menanggapi usulan Mahyeldi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemangkasan TKD dilakukan demi menjaga APBN tetap sehat, apalagi di tengah tekanan ekonomi global.

“Kita memahami kekhawatiran daerah. Namun, penyesuaian ini perlu agar APBN tetap kuat. Pemerintah pusat juga mendorong agar daerah semakin efisien dan inovatif dalam mengelola anggaran,” ujar Purbaya.

Ia menyebut masih ada banyak ruang untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar lebih berdampak langsung ke masyarakat.

Usulan Mahyeldi menjadi sorotan karena berbeda dari pendekatan umum yang hanya berfokus pada keluhan terhadap pemotongan anggaran. Ia membawa pendekatan solutif yang tidak hanya meminta, tetapi menawarkan cara agar daerah bisa tetap bertahan, bahkan tumbuh, di tengah tekanan fiskal.

“Ini bukan akhir, tapi awal dari babak baru untuk melahirkan inovasi dan mewujudkan kemandirian fiskal daerah,” tutup Mahyeldi optimistis.(Adpsb)