Sawahlunto, Scientia.id – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi mendorong Unit Pelaksana Teknis (UPT) SAMSAT Kota Sawahlunto meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kota (pemko) guna memenuhi kebutuhan sarana prasarana untuk optimalisasi pelayanan pembayaran pajak masyarakat.
“Untuk peningkatan pelayanan tidak ada salahnya berkoordinasi dengan pemko, minimal untuk pemenuhan sarana prasarana ataupun tenaga teknis,” ujar Muhidi saat kunjungan kerja ke SAMSAT Sawahlunto, Selasa (23/9).
Menurutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) memberikan peluang bagi kabupaten/kota untuk memperoleh opsen pajak.
Artinya, semakin tinggi persentase penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di suatu daerah, maka semakin besar pula opsen pajak yang diterima.
![Mahyeldi saat menyerahkan bonus kepada atlet dan pelatih.[foto : ist]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2025/11/IMG-20251117-WA0003-120x86.jpg)
“PKB ini sektor strategis untuk menambah PAD, jadi harus digarap dengan lebih serius sesuai potensi yang ada,” tegasnya.
Muhidi mencontohkan kebutuhan mendesak yang masih dihadapi kantor SAMSAT Sawahlunto, yakni ketersediaan gudang penyimpanan.
Menurutnya, kebutuhan tersebut tidak terlalu besar dari sisi anggaran, sehingga bisa segera dikoordinasikan dengan Pemkot.
“Kalau persoalan seperti gudang, mungkin anggarannya tidak terlalu tinggi. Maka bisa dibicarakan dengan Pemkot. DPRD tentu akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan,” katanya.
Kedatangan Ketua DPRD Sumbar disambut langsung oleh Kasi Penagihan Samsat Kota Sawahlunto, Aswin. Ia menyebutkan, berdasarkan data potensi, realisasi penerimaan pajak bisa mencapai 80 persen. Saat ini kebutuhan utama Samsat Sawahlunto adalah tambahan tenaga teknis serta gudang arsip.
Selain itu, Samsat juga terus melakukan upaya jemput bola ke tengah masyarakat untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak, termasuk menggandeng pengusaha di sektor tambang batubara dan transportasi yang selama ini cukup patuh membayar kewajibannya.
“Tahun lalu, UPTD Pengelola Pendapatan Daerah (PPD) SAMSAT Sawahlunto menargetkan pendapatan PKB sebesar Rp14,1 miliar. Kami optimis target tersebut tercapai bahkan terlampaui sebelum akhir tahun. Hingga kini Sawahlunto berada di urutan ketiga pencapaian tertinggi di Sumbar,” ungkap Aswin.
Ke depan, UPTD PPD SAMSAT Sawahlunto berkomitmen meningkatkan kinerja, baik dari sisi pelayanan maupun sarana penunjang. Aswin berharap pendapatan pajak kendaraan bermotor dapat terus meningkat sehingga memberi dampak positif bagi pembangunan daerah.
Ia juga menambahkan, kebutuhan akan mobil SAMSAT keliling sangat mendesak.
“Saat ini, Sawahlunto masih berbagi kendaraan dengan Kota Solok. Idealnya, kita memiliki unit sendiri agar pelayanan ke masyarakat lebih maksimal,” katanya. (*)
Discussion about this post