Dharmasraya, Scientia.id – Tidak dilibatkannya Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) di dalam kebijakan pemerintah Daerah oleh Bupati merupakan jenis keangkuhan intelektual akut yang bisa jadi muncul karena perasaan “merasa benar sendiri” dari Sang Bupati.
Hal tersebut disampaikan, Sekretaris KNPI, Rifdal Fadhli ditengah kesibukannya menyelenggarakan perayaan HUT RI ke-80 di Kenagarian Ampek Koto Pulau Punjung, Sabtu (23/8/2025).
Disampaikan dia, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dibawa kepemimpinan Annis suci Ramadhani terlihat sangat arogansi dan angkuh. Itu bisa dilihat dari cara Bupati dalam mengambil keputusan.
“Bahkan, ia sama sekali tidak melibatkan Organisasi Kemasyarakatan, (Ormas) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) di dalam kebijakan pemerintah Daerah,” ungkapnya.
Seharusnya pemerintah daerah bersinergi dan saling bergandengan dengan Ormas dan OKP untuk kemajuan daerah. Namun, semenjak Bupati Annisa Suci Ramadhani Ormas dan OKP tampak disingkirkan. Dalam berbagai kegiatan Pemerintahan Daerah kini Ormas dan OKP sudah tak pernah di libatkan lagi.
“Semenjak kabupaten Dharmasraya mekar dan berdiri Ormas dan OKP biasanya selalu dilibatkan. Padahal, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota lain, pada momentum hari kemerdekaan terlihat Ormas dan OKP ikut hadir dan menamdampingi pemerintahan, hanya di pemerintahan kabupaten Dharmasraya tidak melibatkan Ormas dan OKP,” katanya.
Padahal, menurut Rif dalam, Ormas memainkan peran krusial sebelum, saat, dan setelah kemerdekaan Indonesia dengan menghimpun kekuatan rakyat, membangun nasionalisme, menentang penjajahan melalui pendidikan dan dakwah, serta memperkuat persatuan bangsa
Kemudian, Ormas dan OKP berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, penyalur aspirasi, agen perubahan, dan pengawas pembangunan. Mereka juga penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melestarikan nilai-nilai masyarakat, serta berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi seperti pemilihan umum.
Padahal Organisasi kepemudaan dan Organisasi kemasyarakatan begitu banyak dan aktif di kabupaten Dharmasraya,
Ormas dan okp sudah banyak memberikan sumbang pikir, tenaga dan waktu terhadap Daerah Dharmasraya.
“Atau Pemerintah Daerah sekarang tidak memiliki data -data Ormas dan OKP Dharmasraya. Perlu kami yang memberikannya?” tegasnya.
Baca Juga: Dugaan Penyelewengan Dana oleh Kuasa Bendahara, PKB Dharmasraya: Harus Bertanggung Jawab
Terakhir, Rifdal menyatakan, bahwa Pemerintahan Yang berjalan sendiri tanpa melibatkan unsur kemasyarakatan dan kepemudaan, adalah bentuk pemerintahan tiran atau otoriter. (tnl)
