Pengangguran Sarjana Tembus 1 Juta, Puan: Sistem Pendidikan dan Pasar Kerja Kita Gagal Terkoneksi

Jakarta, Scientia — Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat suara soal melonjaknya jumlah pengangguran berpendidikan tinggi di Indonesia. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sebanyak 1.010.652 sarjana menganggur pada awal tahun 2025. Bagi Puan, angka itu bukan sekadar statistik—melainkan sinyal keras kegagalan sistem pendidikan dan kebijakan ketenagakerjaan Indonesia.

“Kita sedang menghadapi tantangan besar. Lebih dari sejuta lulusan sarjana kesulitan mencari kerja. Artinya, sistem pendidikan kita tidak terhubung dengan kebutuhan riil dunia usaha dan industri,” ujar Puan dalam keterangan tertulis.

Data BPS juga mencatat total pengangguran nasional mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025. Paling banyak berasal dari lulusan SD dan SMP (2,42 juta), disusul SMA (2,04 juta), SMK (1,63 juta), sarjana (1,01 juta), dan diploma (177 ribu).

Menanggapi situasi tersebut, Puan menegaskan pemerintah tidak boleh tinggal diam. Ia mendesak adanya langkah cepat dan menyeluruh dalam mereformasi pendidikan tinggi dan vokasi.

“Kampus dan SMK harus berhenti jadi pabrik gelar. Mereka harus masuk dalam ekosistem produktif nasional,” tegas mantan Menko PMK itu.

Puan mendorong pendirian Pusat Pengembangan Keterampilan Nasional (National Skill Centers) di berbagai wilayah strategis. Pusat ini bisa menjadi tempat pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) berbasis kebutuhan industri masa kini—mulai dari teknologi digital, pertanian modern, logistik, hingga energi terbarukan.

Lebih dari itu, ia juga mendorong agar pemerintah memperluas investasi pada sektor padat karya, industri hijau, dan ekonomi digital, sambil memperbaiki regulasi serta memberikan insentif fiskal untuk membuka lebih banyak lapangan kerja formal.

Tak cukup di situ, Puan menyerukan pembentukan platform digital lintas kementerian untuk menyambungkan lulusan pendidikan dengan pelatihan dan lowongan kerja yang relevan. Platform ini, menurutnya, harus melibatkan berbagai instansi seperti Kemnaker, Bappenas, Kemendikbud, Kemenperin, dan BKPM.

“Selama kementerian masih jalan sendiri-sendiri, pengangguran tidak akan selesai. Kita perlu orkestrasi, bukan solusi tambal sulam,” tegas cucu Bung Karno itu.

Puan memperingatkan bahwa jika persoalan ini tidak segera dibenahi, bonus demografi yang seharusnya menjadi kekuatan bangsa justru akan berubah menjadi beban sosial dan ekonomi.

“Negara tak cukup hadir lewat angka pertumbuhan ekonomi. Ia harus memastikan ada peluang kerja yang nyata, berkualitas, dan berkelanjutan untuk rakyatnya,” tutupnya.(yrp)