Yusri Latif Soroti SPMB Padang: Sistem Domisili Dinilai Diskriminatif, Situs Pendaftaran pun Dikeluhkan

Padang, Scientia – Proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Padang kembali menuai sorotan. Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi PKB, Yusri Latif, secara tegas menyayangkan berbagai persoalan dalam pelaksanaan SPMB, terutama terkait sistem zonasi berbasis domisili yang dianggap tidak relevan dengan kondisi geografis sebagian besar calon siswa.

Menurut Latif, kebijakan penerimaan siswa berdasarkan domisili yang diterapkan saat ini justru merugikan siswa-siswa berprestasi yang tinggal jauh dari sekolah negeri. Ia menyebut bahwa sistem ini tidak berpihak kepada kualitas dan hanya mengandalkan jarak tempat tinggal tanpa mempertimbangkan aksesibilitas dan potensi akademik siswa.

“Jika memang domisili dijadikan acuan, mestinya harus melalui pengkajian yang jelas. Kan tidak semua daerah memiliki sekolah negeri. Ini sama saja dinas pendidikan tidak paham tentang penerapan sistem domisili itu,” ujar Yusri kepada Scientia, Minggu (29/06/2025).

Ketua Fraksi PKB Ummat itu juga menambahkan, kendati petunjuk teknis pelaksanaan SPMB sudah tersedia, pelaksanaannya tidak seharusnya kaku. Menurutnya, kebijakan pendidikan harus mampu beradaptasi dengan kenyataan sosial dan geografis Kota Padang yang memiliki banyak wilayah pinggiran dan minim fasilitas pendidikan negeri.

BACAJUGA

GOW Kabupaten Solok Isi HUT ke-81 RI dengan Aksi Sosial di Talang Babungo

Jumat, 28/8/26 | 22:17 WIB

Pertanian Bangkit Pascabencana, Pemkab Solok Gelontorkan Rp54,78 Miliar

Jumat, 28/8/26 | 21:06 WIB

Situs Pendaftaran Menambah Beban

Tak hanya soal zonasi, Yusri juga menyoroti buruknya akses pada situs pendaftaran online. Sistem yang seharusnya mempermudah justru dinilai menyulitkan masyarakat karena sering error, lambat diakses, dan prosedur yang terlalu panjang.

“Semestinya, pendaftaran secara online itu memberikan kemudahan, bukan malah menambah beban,” tegasnya.

Minta Masyarakat Aktif Melapor

Melihat banyaknya keluhan, Yusri Latif mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan kejanggalan dalam proses pendaftaran. Ia menyatakan, DPRD siap menerima aduan untuk kemudian disampaikan secara resmi kepada Dinas Pendidikan Kota Padang.

“Kalau ada ketimpangan, jangan diam. Laporkan. Supaya bisa kita kawal dan tindaklanjuti secara serius,” katanya.

Perlu Evaluasi Total dan Jalur Khusus Prestasi

Latif mengusulkan agar Pemko Padang bersama Dinas Pendidikan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem SPMB, terutama dalam aspek domisili dan mekanisme online. Ia juga menekankan pentingnya membuka jalur khusus bagi siswa berprestasi, tanpa terkendala wilayah tempat tinggal.

“Anak-anak pintar, yang punya nilai tinggi dan prestasi, harusnya diberi ruang untuk berkembang. Jangan sampai mereka dikorbankan hanya karena tempat tinggal mereka jauh dari sekolah favorit,” pungkasnya.

Dengan suara kritisnya, Latif berharap agar sistem pendidikan di Kota Padang benar-benar berpihak pada kepentingan siswa dan keadilan akses pendidikan, bukan sekadar mengikuti aturan administratif tanpa melihat realita di lapangan. (yrp)