Musfi Yendra Minta Gubernur Mahyeldi Hadirkan KI dalam Rakor Kepala Daerah

Padang, Scientia.id – Ketua Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat, Musfi Yendra meminta Gubernur Mahyeldi untuk menghadirkan KI dalam rapat koordinasi (rakor) kepala daerah. Menurutnya, Keterbukaan Informasi Publik merupakan umum penting dalam mencegah praktik korupsi di pemerintahan daerah.

“Keterbukaan Informasi Publik daerah menjadi perhatian seluruh semua kepala daerah yang baru dilantik. Ini bukan hanya amanat undang-undang nomor 14 tahun 2008, tetapi juga langkah strategis untuk menciptakan pemerintah yang transparan dan akuntabel,” ujar Musfi, Minggu (2/3).

Musfi menekankan bahwa rokok kepala daerah yang dipimpin oleh Gubernur merupakan momentum yang tepat untuk memberikan pemahaman ke dalam tentang pentingnya keterbukaan informasi. Dengan banyaknya kepala daerah baru, baik gubernur, bupati, maupun walikota. Ia berharap adakah kepahaman bersama dalam menerapkan prinsip keterbukaan.

“Saya sudah menyampaikan ini kepada Gubernur. Tahun lalu belum terealisasi, tetapi di periode kedua Mahyeldi-Vasko dan dengan banyaknya wajah baru di pemerintahan daerah, semoga bisa dilaksanakan,” tambah Musfi.

BACAJUGA

Dari Politisi ke Negarawan, Halim Iskandar Tekankan Arah Kaderisasi PKB di Muscab Sumbar

Senin, 13/4/26 | 22:57 WIB

Tim Lupak Polres Dharmasraya Sikat 5 Pelaku Narkoba di Sungai Kambut

Minggu, 12/4/26 | 14:27 WIB

Menurut Musfi, Keterbukaan Informasi Publik bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga cara efektif mencegah penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi. Apalagi, presiden Prabowo telah menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab.

Komisi Informasi Sumbar, selanjutnya siap berperan aktif dalam mengawal transparansi di berbagai badan publik, mulai dari pemerintah provinsi, Kabupaten/kota, lembaga pendidikan hingga pemerintahan nagari.

Baca Juga: KI Sumbar Usulkan Materi Keterbukaan Publik dalam Retreat Kepala Daerah

“Jumlah badan publik di Sumbar sangat banyak, tapi kamu simpan masih baru ada di tingkat provinsi. Maka kerjasama yang baik dengan kepala daerah menjadi kunci pokoknya keterbukaan informasi di seluruh lini pemerintah,” jelas Musfi. (KISB)