PADANG, Scientia – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bakal menerapkan teknologi Earthquake Early Warning System (EEWS), sebagai upaya dalam penanggulangan bencana.
Pernyataan itu disampaikan Plt Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy dalam Kuliah Umum tentang Penanganan Bencana serta Kesiapan Menghadapi Potensi Megathrust di Kampus III UIN Imam Bonjol Padang, Minggu (6/10).
EEWS atau sistem peringatan dini gempa bumi ini, bakal bekerja untuk mendeteksi gelombang sebelum terjadinya gempa. “Sehingga masyarakat dapat memanfaatkan interval waktu itu untuk berlindung,” ungkap Audy.
Dalam kesempatan itu, ia menyebut Pemprov Sumbar memiliki 10 kebijakan dalam penanggulangan bencana. Rinciannya aktivasi EWS dan EWS inklusi, memperkuat Pusdalop PB, optimalisasi tempat evakuasi sementara (TES).
Fungsional jalur evakuasi seluruh daerah rawan bencana, optimalisasi sosialisasi (digital dan konvensional), perluasan program Desa Tangguh Bencana (DESTANA), replikasi dan perluasan blue line tsunami safe zone (Batas Landaan Tsunami).
Selanjutnya, penerapan building code berupa pemanfaatan gedung ramah gempa sebagai shelter, perkuat Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), serta optimalisasi an kolaborasi kerja sama dengan banyak pihak.
“Untuk meminimalisir resiko, Sumbar sangat membutuhkan kolaborasi dari banyak pihak, mulai dari pemerintah, organisasi kemanusiaan, akademisi, media, dan masyarakat,” jelasnya.
Menurut Audy, salah satu mitra strategis Pemprov Sumbar dalam penanganan bencana di Sumbar yakni Muhammadiyah. Kolaborasi ini dilakukan melalui Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC).
Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada Januari-Juni 2024 Indonesia telah mengalami bencana sebanyak 874 kali. Akibatnya 263 korban jiwa, 28 hilang, dan 410 orang luka-luka, serta 3.864.634 warga mengungsi.
Secara akumulatif, menurutnya sekitar terjadi 141 bencana di Sumbar. Bencana didominasi longsor, banjir dan angin kencang. Dampaknya, ada 94 korban jiwa, 87.081 pengungsi, 9.331 rumah rusak, 55 sekolah rusak dan 132 jembatan terdampak, serta 5 unit fasilitas kesehatan rusak.
“Bencana gempa, tsunami kapan datangnya tidak ada yang bisa memastikan. Tapi untuk memitigasi dampak, tidak ada salahnya EEWS kita manfaatkan,” ujar Audy.
Ketua MDMC Sumbar, Portito, menjelaskan Kuliah Umum ini digelar dalam rangka memperingati bulan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) tahun 2024. Tak hanya itu, tapi juga membangun kesiapsiagaan menghadapi ancaman megathrust.
“Dengan tujuannya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana yang kemungkinan terjadi,” ungkap Portito.
Adapun nara sumber kegiatan ini, Plt Gubernur Sumbar, Kementerian ESDM, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Direktur Fasilitas Penanganan Korban dan Pengungsi BNPB.
Kemudian Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Ketua LLHPB PP Aisiyah, Pengurus Pusat MDMC, dan Dewan Pakar MDMC Sumatera Barat, serta juga dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Sumbar.
“Kegiatan ini mendapat respon positif dari masyarakat, terbukti dari membludaknya peserta yang mencapai 1.284 orang,” tuturnya. (adpsb)
