PADANG – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi mengaku dalam kurun waktu satu tahun terakhir jumlah nagari (desa) berstatus mandiri meningkat signifikan.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat membuka sekaligus pembicara kunci pada Rapat Koordinasi Data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat, Rabu (4/9) lalu.
“IDM 2023, nagari/desa tertinggal kita berjumlah 25, jumlah sekarang tinggal 10 nagari,” kata Mahyeldi di 194 peserta Rakor Data IDM Sumbar tahun 2024.
Hal itu disampaikannya berdasarkan data mutakhir IDM 2024, Sumbar memiliki total 1.035 nagari. Dari jumlah itu, 10 nagari masih berstatus tertinggal, 212 nagari status berkembang, dan 368 nagari berstatus mandiri.
Dari data itu, menurut Mahyeldi jumlah nagari berstatus mandiri naik signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pasalnya, di tahun 2023 IDM Sumbar hanya 226 nagari, dan tahun 2024 mencapai 368 nagari.
“Semua berkat intervensi program yang dilakukan. Kita akan berupaya terus mewujudkan 0 nagari atau desa tertinggal di Sumbar pada tahun ini,” ujarnya.
Mahyeldi minta dukungan dan peran seluruh pihak serta pemangku kepentingan untuk mewujudkan harapan itu. Sebab, dalam upaya pengentasan nagari berstatus tertinggal, daerah kerap dihadapkan keterbatasan fiskal, karena beban pengeluaran yang lebih tinggi ketimbang pendapatan.
“Dari seluruh Pemda di Sumbar, hanya Pemprov Sumbar yang belanja aparaturnya lebih kecil ketimbang pendapatan,” sebut Mahyeldi.
Dengan kondisi itu, pihaknya terus mencari cara untuk mengintervensi nagari di Sumbar agar segera naik status. Misalnya dari tertinggal menjadi berkembang, berkembang menjadi maju, dan maju menjadi mandiri.
Sementara Kepala Bidang Kerja Sama dan Pembangunan Kawasan Pedesaan DPMD Sumbar, Vera Irawati menambahkan, rakor IDM Sumbar terdiri dari OPD terkait dari kabupaten/kota, OPD di lingkup Pemprov Sumbar, akademisi, pendamping desa, hingga lembaga mitra pemerintahan..
“Pelaksanaan kegiatan ini untuk menindaklanjuti hasil pengukuran IDM, meningkatkan sinergitas antar OPD dan antar Pemda, serta menyusun strategi yang lebih baik dalam peningkatan status nagari/desa di Sumbar,” terangnya.
