
Dharmasraya, Scientia.id – Sengketa penguasaan dan pendaftaran tanah yang mencakup kawasan Sport Center Dharmasraya terus bergulir di meja hijau. Dalam sidang keempat perkara Nomor 15/Pdt.G/2026/PN PPj, kuasa hukum penggugat mulai mempertanyakan dasar penerbitan sekitar 350 sertifikat tanah yang disebut telah dimiliki Pemerintah Daerah (Pemda).
Sidang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Rabu (18/11/2026), dengan agenda penyampaian resume mediasi dari pihak penggugat.
Gugatan diajukan oleh Mukhlis, Samsuherdi, Jamaluddin, dan Musliadi melalui kuasa hukum Law Firm Pas & Partners, Adv. Arce Sagitarius, S.H., M.AD.
Usai persidangan, Arce Sagitarius menjelaskan bahwa resume penggugat telah diserahkan kepada hakim mediator serta pihak tergugat dan turut tergugat. Selanjutnya, pihak tergugat dan turut tergugat dijadwalkan menyampaikan resume tanggapan pada 25 November 2026.
Menurut Arce, dalam proses mediasi tersebut, pihak Pemerintah Daerah menyampaikan bahwa terdapat sekitar 350 bidang tanah yang telah bersertifikat.
Namun, pihak penggugat mempertanyakan dasar hukum penerbitan sertifikat tersebut, termasuk siapa pihak yang mengajukan permohonan hingga proses penerbitannya.
“Kami ingin mengetahui dasar sertifikat itu apa, siapa pemohonnya, apakah Pemerintah Daerah atau pihak lain. Namun, karena hari ini masih dalam agenda mediasi, kami menghormati proses tersebut dan belum mendalami bantahan itu,” ungkap Arce.
Ia menegaskan, persoalan dasar penerbitan sertifikat akan menjadi perhatian pihaknya dalam tahapan persidangan berikutnya, khususnya pada agenda pembuktian.
Arce juga menyampaikan bahwa seluruh pihak tergugat dan sebagian besar turut tergugat telah hadir dalam persidangan. Namun, terdapat pihak yang sejak awal belum menghadiri proses persidangan, yakni Kodim dan Brimob.
Sidang mediasi selanjutnya dijadwalkan pada 25 November 2026, dengan agenda penyampaian resume tanggapan dari pihak tergugat dan turut tergugat.
Perkara ini menjadi perhatian karena objek sengketa mencakup kawasan Sport Center Dharmasraya. Proses persidangan selanjutnya diharapkan dapat mengungkap secara terang dasar penguasaan, status hukum, serta riwayat pendaftaran tanah yang menjadi objek gugatan. (*)








