Padang, Scientia — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan Rp258,45 miliar dari tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 18 program strategis melalui Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR).
Tambahan TKD yang diterima Pemprov Sumbar secara keseluruhan mencapai Rp534,98 miliar. Dari dana itu, lebih dari separuhnya diarahkan untuk sektor infrastruktur yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Kepala Dinas BMCKTR Sumbar Armizoprades mengatakan sebagian besar pekerjaan yang bersumber dari tambahan TKD telah mulai berjalan. Namun, hingga 31 Juli 2026, realisasi keuangan baru mencapai Rp20,84 miliar atau 8,06 persen dari total alokasi.
Sementara itu, realisasi fisik tercatat lebih tinggi, yakni 20,53 persen.
“Sebagian besar kegiatan tersebut sudah mulai berjalan. Per 31 Juli kemarin, realisasi keuangannya telah mencapai 8,06 persen dan realisasi fisiknya sebesar 20,53 persen,” kata Armizoprades di Padang, Jumat, 7 Agustus 2026.
Menurut dia, perbedaan antara progres fisik dan keuangan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya keterlambatan pekerjaan. Sejumlah proyek masih berada dalam tahapan administrasi, proses pengadaan, hingga pelaksanaan teknis.
Armizoprades mengatakan pemerintah daerah tetap optimistis seluruh kegiatan yang dibiayai tambahan TKD tersebut dapat dituntaskan sesuai target pada Desember 2026.
“Secara umum progresnya cukup baik. Persentase realisasi fisik yang masih sekitar 20 persen bukan berarti pekerjaan terlambat, tetapi karena setiap kegiatan harus melalui tahapan teknis yang menjadi bagian dari proses pelaksanaan,” ujarnya.
Dari Rp258,45 miliar anggaran yang dikelola BMCKTR, porsi terbesar diarahkan untuk rehabilitasi jalan provinsi dengan nilai Rp104,39 miliar. Berikutnya, Rp49,03 miliar untuk rekonstruksi jalan provinsi.
Anggaran juga dialokasikan untuk penggantian jembatan sebesar Rp28,68 miliar, pembangunan jembatan Rp26,73 miliar, pengadaan Jembatan Bailey Rp14,20 miliar, serta pemeliharaan rutin jalan provinsi Rp15,85 miliar.
Selain sektor jalan dan jembatan, tambahan TKD tersebut digunakan untuk sejumlah kebutuhan infrastruktur dasar lainnya. Di antaranya peningkatan sistem penyediaan air minum, pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Payakumbuh, sistem drainase perkotaan, penguatan tata ruang, serta pengawasan penyelenggaraan infrastruktur.
Armizoprades menilai pembangunan tersebut tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kualitas fisik infrastruktur, tetapi juga menyangkut kelancaran mobilitas, pelayanan dasar, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia mengatakan percepatan pekerjaan tetap dilakukan dengan mengikuti tahapan teknis dan ketentuan pengadaan yang berlaku. Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek agar target penyelesaian pada akhir tahun dapat tercapai.
“Kami optimistis seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target pada Desember 2026,” katanya.
Di sisi lain, pelaksanaan sejumlah proyek diperkirakan menimbulkan gangguan sementara terhadap aktivitas masyarakat. Pekerjaan jalan, jembatan maupun drainase, misalnya, berpotensi memengaruhi arus lalu lintas dan kenyamanan warga di sekitar lokasi proyek.
Karena itu, Pemprov Sumbar meminta masyarakat memahami kondisi tersebut selama pekerjaan berlangsung.
“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila selama proses pekerjaan berlangsung terdapat gangguan terhadap kenyamanan maupun kelancaran lalu lintas,” ujar Armizoprades.
Menurut dia, gangguan tersebut merupakan konsekuensi dari proses pembangunan yang diharapkan menghasilkan infrastruktur yang lebih baik dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.
“Hal tersebut merupakan konsekuensi dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur yang manfaatnya akan dirasakan bersama,” katanya.(yrp)
