Padang Pariaman, Scientia – Bencana hidrometeorologi yang datang berulang menjadi alarm keras bagi Sumatera Barat. Banjir, longsor, dan kerusakan lingkungan dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya meninggalkan jejak kerugian material, tetapi juga memperlihatkan satu persoalan mendasar: hubungan manusia dengan alam yang semakin rapuh.
Di tengah ancaman itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Kementerian Lingkungan Hidup meluncurkan Gerakan Tobat Ekologis sebagai upaya mengubah cara pandang dalam mengelola lingkungan. Gerakan tersebut dicanangkan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI Moh Jumhur Hidayat bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (14/7).
Pencanangan ditandai dengan penanaman pohon dan peninjauan inovasi Humanist, Smart, Sustainable, Eco-Friendly Campus (HSSEC) Green Campus. Namun, agenda itu bukan sekadar seremoni penghijauan. Pemerintah ingin menjadikan gerakan tersebut sebagai titik balik untuk memperbaiki pola pengelolaan lingkungan yang selama ini dinilai belum cukup kuat menghadapi tekanan perubahan iklim.
Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat mengatakan kerusakan lingkungan merupakan persoalan bersama yang tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah. Ia menyebut Gerakan Tobat Ekologis Nasional sebagai ajakan kolektif untuk mengembalikan keseimbangan alam melalui aksi nyata.
“Seluruh pihak harus mengambil peran sesuai kapasitasnya. Yang memiliki kewenangan menggunakan kewenangannya, yang memiliki ilmu menggunakan ilmunya, dan yang memiliki pengaruh menggunakan pengaruhnya untuk menyelamatkan lingkungan,” ujar Jumhur.
Menurut dia, gerakan tersebut tidak berhenti pada kampanye moral, tetapi diarahkan pada langkah konkret seperti rehabilitasi lahan kritis, pengurangan sampah, pengembangan ekonomi sirkular, perdagangan karbon, hingga penciptaan lapangan kerja hijau.
Bagi Sumatera Barat, isu lingkungan bukan sekadar wacana. Daerah yang memiliki bentang alam pegunungan, sungai, dan kawasan pesisir ini dalam beberapa tahun terakhir menghadapi rangkaian bencana hidrometeorologi yang berdampak luas.
Banjir bandang, longsor, hingga kerusakan infrastruktur menjadi konsekuensi ketika daya dukung lingkungan semakin tertekan. Kondisi itu membuat pemerintah daerah harus mencari pendekatan baru, bukan hanya memperbaiki dampak bencana setelah terjadi, tetapi juga mencegah risiko sejak dari hulu.
Gubernur Mahyeldi Ansharullah mengatakan Gerakan Tobat Ekologis menjadi pengingat bahwa menjaga lingkungan harus ditempatkan sebagai agenda utama pembangunan.
“Menjaga lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, tetapi kebutuhan untuk mengurangi risiko bencana di masa depan,” kata Mahyeldi.
Ia menilai perubahan perilaku menjadi kunci. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan harus bergerak dalam arah yang sama agar upaya pelestarian lingkungan tidak berjalan parsial.
“Ketika alam dijaga, maka kita juga sedang melindungi kehidupan masyarakat dan generasi yang akan datang,” ujarnya.
Salah satu pesan utama dari gerakan ini adalah mengubah cara melihat sampah. Selama ini sampah lebih banyak dipandang sebagai persoalan yang harus dibuang, sementara pemerintah mulai mendorong agar sampah dikelola menjadi sumber manfaat.
Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi salah satu contoh. Melalui konsep HSSEC Green Campus, kampus tersebut mengembangkan sistem pengolahan sampah terpadu yang mampu mengubah sampah organik menjadi maggot, pupuk organik, hingga cairan pengendali hama.
Mahyeldi menilai inovasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan lingkungan dapat diselesaikan dengan pendekatan teknologi dan kreativitas.
“Pengelolaan sampah yang dilakukan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat membuktikan bahwa sampah dapat menjadi sumber manfaat apabila dikelola dengan inovasi yang tepat,” katanya.
Menurut dia, model tersebut perlu diperluas ke berbagai institusi pendidikan dan perkantoran agar pengurangan sampah dimulai dari sumbernya.
Melalui Gerakan Tobat Ekologis, Pemprov Sumbar mulai menerapkan kebijakan agar kantor pemerintahan provinsi dan sekolah di bawah kewenangan pemerintah provinsi melakukan pengelolaan sampah secara mandiri.
Kebijakan itu diharapkan mampu menekan volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir sekaligus membangun kebiasaan baru dalam kehidupan sehari-hari.
Namun, tantangan terbesar gerakan tersebut bukan hanya pada penanaman pohon atau pembangunan fasilitas pengolahan sampah. Tantangan utamanya adalah memastikan perubahan perilaku berjalan konsisten hingga tingkat masyarakat.
Sebab, persoalan lingkungan tidak hanya lahir dari kerusakan alam, tetapi juga dari kebiasaan manusia yang mengabaikan keseimbangan ekosistem.
Selain pencanangan gerakan, kegiatan itu juga diwarnai penyerahan bantuan Program Ketahanan Pangan Nasional hasil kolaborasi Politeknik Pelayaran Sumbar bersama PT PLN UID Sumbar berupa 5.000 bibit kelapa setiap tiga bulan. PT Semen Padang turut menyerahkan 3.300 bibit mangrove untuk rehabilitasi kawasan pesisir.
Gerakan Tobat Ekologis kini menjadi ujian bagi Sumatera Barat: apakah ia hanya menjadi slogan baru dalam agenda lingkungan, atau benar-benar menjadi perubahan besar dalam cara daerah ini memperlakukan alam.
Sebab, ketika bencana semakin sering datang, menjaga lingkungan bukan lagi tentang menyelamatkan hutan semata, tetapi tentang mempertahankan ruang hidup manusia itu sendiri.(yrp)
