Donizar: Jangan Ada Lagi Sekolah di Sumbar yang Tertinggal

Padang, Scientia – Pemerintah mempercepat pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada 2026 dengan target yang jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Melalui kebijakan tersebut, puluhan ribu sekolah di seluruh Indonesia akan diperbaiki agar memiliki ruang belajar yang aman, nyaman, dan layak.

Bagi Anggota DPRD Sumatera Barat, Donizar, percepatan revitalisasi sekolah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya benar-benar berpihak kepada sekolah yang paling membutuhkan.

“Revitalisasi sekolah bukan hanya memperbaiki bangunan, tetapi memperbaiki masa depan anak-anak Indonesia. Jangan sampai masih ada sekolah yang rusak berat sementara anak-anak harus belajar dalam kondisi yang tidak layak,” kata Donizar.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan revitalisasi sekolah sebagai bagian dari agenda peningkatan mutu pendidikan nasional. Pemerintah menargetkan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan pada 2026, meningkat signifikan dibanding capaian tahun sebelumnya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa program tersebut tidak hanya bertujuan memperbaiki infrastruktur pendidikan, tetapi juga mendorong pemerataan layanan pendidikan hingga daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program ini juga diperkirakan mampu menyerap sekitar 1,1 juta tenaga kerja melalui mekanisme swakelola di masing-masing sekolah.

Selain revitalisasi, pemerintah juga mulai mengembangkan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) sebagai pusat pendidikan unggulan di berbagai daerah. Sebanyak 17 SNT mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027 dan ditargetkan berkembang menjadi 500 layanan hingga 2029.

Menurut Donizar, Sumatera Barat masih memiliki sejumlah sekolah yang membutuhkan perbaikan, terutama di daerah terpencil, kawasan kepulauan, dan wilayah yang kerap terdampak bencana.

Ia berharap pemerintah pusat menggunakan data yang akurat agar bantuan revitalisasi benar-benar menyasar sekolah yang mengalami kerusakan berat.

“Anak-anak di daerah memiliki hak yang sama dengan anak-anak di kota. Mereka juga berhak belajar di ruang kelas yang aman, nyaman, dan memiliki fasilitas yang memadai,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah aktif mengusulkan sekolah-sekolah yang membutuhkan revitalisasi serta mengawal proses pelaksanaannya.

Donizar menilai revitalisasi sekolah tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata.

Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan juga harus diikuti dengan penyediaan laboratorium, perpustakaan, sanitasi yang layak, akses internet, serta perangkat pembelajaran digital.

“Kalau hanya gedung yang diperbaiki sementara kualitas pembelajaran tidak meningkat, maka tujuan besar pembangunan pendidikan belum tercapai,” katanya.

Ia menambahkan bahwa peningkatan kompetensi guru dan penguatan manajemen sekolah harus berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur.

Selain meningkatkan mutu pendidikan, Donizar menilai program revitalisasi juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Model pembangunan secara swakelola memungkinkan tenaga kerja lokal, pelaku usaha kecil, dan penyedia material bangunan ikut terlibat dalam proses pembangunan.

“Program ini memiliki efek berganda. Sekolah menjadi lebih baik, masyarakat memperoleh pekerjaan, dan ekonomi daerah ikut bergerak,” ujarnya.

Menurutnya, pola pembangunan seperti ini perlu terus dipertahankan karena memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Donizar berharap program revitalisasi sekolah dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Baginya, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak diukur dari banyaknya proyek yang selesai, tetapi dari meningkatnya kualitas belajar peserta didik.

“Kalau anak-anak bisa belajar dengan aman, guru mengajar dengan nyaman, dan prestasi pendidikan meningkat, di situlah investasi negara benar-benar menghasilkan masa depan yang lebih baik,” kata Donizar.