Padang, Scientia — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah memaparkan perkembangan penguatan ekonomi dan keuangan syariah di Sumatera Barat dalam rapat bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Istana Gubernur, Selasa, 11 Mei 2026. Salah satu langkah yang disoroti adalah rencana penerbitan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.
Rapat tersebut dihadiri pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan secara virtual, serta diikuti jajaran organisasi perangkat daerah Pemprov Sumbar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bank Nagari, BUMN, dan sejumlah instansi vertikal.
Dalam paparannya, Mahyeldi mengatakan pemerintah provinsi terus mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Upaya itu diperkuat melalui Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (RAD-PKS).
“Penguatan ekonomi syariah menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah sekaligus penguatan identitas ABS-SBK di Sumatera Barat,” kata Mahyeldi.
Menurut dia, sepanjang 2025 pemerintah daerah mengembangkan ekosistem halal melalui berbagai program. Salah satunya dengan menetapkan kawasan Halal Life Style di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sebagai pusat pembelajaran ekonomi syariah dan pembinaan generasi muda.
Di kawasan tersebut, berbagai kegiatan pembinaan rutin dilaksanakan, mulai dari Subuh Mubarok, iktikaf, program tajir dan kurban, ceramah mingguan, hingga Klinik Konsultasi Motivasi Muda Berkarakter (KLIK MEMO).
Pada sektor pariwisata, Mahyeldi menyebut Sumatera Barat terus memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi wisata halal nasional. Saat ini provinsi tersebut memiliki 566 desa wisata dan masuk dalam tiga besar destinasi wisata halal terbaik di Indonesia.
“Peningkatan kunjungan wisatawan terus terjadi seiring penguatan wisata halal dan budaya di Sumatera Barat,” ujarnya.
Di sektor jasa keuangan, tingkat inklusi keuangan syariah Sumbar pada 2025 mencapai 92,14 persen. Sementara itu, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari juga mencatat pertumbuhan dari sisi pembiayaan maupun Dana Pihak Ketiga (DPK), yang didukung lima kantor cabang serta 123 titik layanan syariah.
Mahyeldi juga mengungkapkan pemerintah provinsi sedang mempersiapkan penerbitan sukuk daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan.
“Penerbitan sukuk ini menjadi langkah strategis untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah,” katanya.
Selain memperkuat pembiayaan, Pemprov Sumbar juga terus mendorong peningkatan literasi ekonomi syariah melalui penyelenggaraan Seminar Wakaf Internasional, World Islamic Entrepreneur Summit (WIES), program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), pengembangan Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS), serta digitalisasi transaksi menggunakan QRIS Syariah di masjid dan pelaku UMKM.
Mahyeldi menegaskan seluruh program tersebut diarahkan untuk memperkuat daya saing Sumatera Barat sebagai pusat industri halal di wilayah Sumatera dan Indonesia bagian barat.
“Kami ingin menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat industri halal terkemuka di wilayah Sumatera dan Indonesia bagian barat,” kata dia.(yrp)
