Padang, Scientia – Anggota DPRD Sumatera Barat dari Daerah Pemilihan II, Firdaus, mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Menurut dia, persoalan tersebut bukan lagi sekadar masalah pelayanan, melainkan telah mengganggu ketertiban lalu lintas dan berpotensi memicu kecelakaan.
Firdaus mengatakan antrean kendaraan yang mengular hingga puluhan bahkan ratusan meter hampir menjadi pemandangan rutin di berbagai SPBU di Sumatera Barat. Kondisi itu membuat badan jalan menyempit karena kendaraan yang mengantre memakan sebagian ruas jalan.
“Persoalan antrean BBM ini harus segera ditangani. Dampaknya sudah mengganggu arus lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan. Pemerintah tidak boleh membiarkan kondisi ini terus berulang tanpa solusi,” kata Firdaus.
Ia menilai pemerintah daerah bersama PT Pertamina Patra Niaga perlu melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengetahui akar persoalan yang menyebabkan antrean panjang tersebut. Menurutnya, penyelesaian tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan asumsi.
Firdaus meminta pemerintah memastikan apakah antrean terjadi akibat keterbatasan kuota BBM yang disalurkan, lambatnya proses pelayanan di SPBU, kurangnya personel pengisian, atau karena adanya pembelian BBM dalam jumlah yang melebihi kapasitas normal.
“Harus diketahui secara pasti penyebabnya. Apakah karena kuota distribusi yang kurang, pelayanan yang lambat, kekurangan petugas, atau ada pembelian BBM yang tidak sesuai ketentuan. Kalau akar masalahnya jelas, solusinya juga akan lebih tepat,” ujarnya.
Ia juga meminta Pertamina memberikan perhatian serius terhadap kualitas pelayanan di seluruh SPBU. Salah satu persoalan yang ditemui di lapangan, kata Firdaus, adalah minimnya petugas yang melayani pengisian BBM sehingga memperlambat antrean kendaraan.
“Di beberapa SPBU terlihat hanya satu petugas yang melayani pengisian di satu sisi. Akibatnya proses berjalan lambat dan antrean semakin panjang. Pertamina harus mendorong pengelola SPBU meningkatkan jumlah personel agar pelayanan lebih cepat,” katanya.
Menurut Firdaus, antrean panjang tidak hanya merugikan pengguna jalan, tetapi juga mengurangi produktivitas masyarakat karena banyak waktu terbuang hanya untuk memperoleh BBM.
“Efisiensi waktu masyarakat terganggu. Ini persoalan pelayanan publik yang harus menjadi perhatian bersama,” ujar politikus tersebut.
Firdaus menilai kondisi antrean yang terjadi hampir di setiap SPBU menunjukkan persoalan tersebut bersifat sistemik dan memerlukan penanganan segera dari pemerintah daerah bersama Pertamina.
“Kalau hampir semua SPBU mengalami antrean panjang, berarti ada persoalan yang harus dibenahi secara menyeluruh. Masyarakat membutuhkan solusi, bukan sekadar penjelasan. Pemerintah dan Pertamina harus segera bertindak agar kondisi ini tidak terus berulang,” katanya.(yrp)
