Padang, Scientia – Anggota DPRD Sumatera Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Donizar, mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah dinamika demokrasi yang semakin kompetitif. Menurutnya, perbedaan pilihan politik tidak boleh berkembang menjadi polarisasi yang merusak hubungan sosial di tengah masyarakat.
Donizar mengatakan, demokrasi seharusnya menjadi ruang untuk beradu gagasan dan mencari solusi bagi kepentingan rakyat. Namun, dalam praktiknya, kontestasi politik kerap bergeser menjadi pertentangan identitas yang memecah belah keluarga, komunitas, hingga hubungan antarsesama warga.
“Perbedaan pilihan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Yang tidak boleh adalah ketika perbedaan itu membuat masyarakat saling bermusuhan dan memutus tali persaudaraan,” kata Donizar, Minggu (28/6).
Ia menilai gejala tersebut tidak hanya terjadi pada level nasional, tetapi juga mulai terasa hingga ke tingkat nagari di Sumatera Barat. Menurutnya, perbedaan pilihan dalam berbagai momentum politik kerap merembet ke kehidupan sosial masyarakat.
Diskusi di lapau yang selama ini menjadi ruang bertukar pikiran, kata dia, terkadang berubah menjadi ajang saling menyalahkan. Sementara di media sosial, perbedaan pilihan politik semakin diperuncing oleh penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan narasi yang mempertentangkan identitas.
Padahal, lanjut Donizar, masyarakat Minangkabau memiliki nilai budaya yang mengajarkan penyelesaian perbedaan melalui musyawarah. Ia mengutip pepatah “bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat” sebagai landasan dalam membangun demokrasi yang sehat.
“Perbedaan pandangan bukan alasan untuk memutus silaturahmi. Justru melalui musyawarah kita mencari keputusan terbaik demi kepentingan bersama,” ujarnya.
Menurut Donizar, konsep politik rahmatan lil ‘alamin dapat menjadi pedoman dalam membangun kehidupan politik yang lebih beradab. Politik, kata dia, harus menghadirkan manfaat bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan agama, suku, etnis, maupun pilihan politik.
Ia menegaskan, salah satu prinsip utama politik rahmatan lil ‘alamin adalah menolak polarisasi yang membelah masyarakat ke dalam kelompok “kami” dan “mereka”. Praktik politik identitas, menurutnya, hanya menguntungkan kepentingan elektoral jangka pendek, tetapi meninggalkan luka sosial yang panjang.
Donizar juga menilai Sumatera Barat memiliki modal sosial yang kuat untuk mencegah polarisasi melalui peran ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, dan bundo kanduang. Unsur-unsur tersebut selama ini menjadi penyangga harmoni kehidupan masyarakat di nagari.
Meski demikian, ia mengakui perkembangan media sosial menjadi tantangan baru. Arus informasi yang cepat sering kali tidak diiringi dengan verifikasi sehingga memicu penyebaran informasi palsu dan memperkeruh suasana politik.
Karena itu, Donizar mengajak masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya.
“Demokrasi membutuhkan perbedaan pendapat. Tetapi perbedaan itu harus dikelola melalui dialog, saling menghormati, dan komitmen mencari titik temu, bukan dengan menyebarkan kebencian,” katanya.
Ia menambahkan, semangat tersebut sejalan dengan nilai Pancasila dan falsafah Minangkabau, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), yang menempatkan persaudaraan, keadilan, dan kemaslahatan sebagai dasar kehidupan bermasyarakat.
Menurut Donizar, kemenangan politik hanya bersifat sementara, sedangkan keretakan sosial dapat berlangsung jauh lebih lama apabila tidak segera dipulihkan.
“Bagi masyarakat Minangkabau, tidak ada kemenangan politik yang sebanding dengan rusaknya hubungan dunsanak, renggangnya silaturahmi, atau pudarnya semangat gotong royong di nagari. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu mengelola perbedaan tanpa kehilangan rasa hormat dan persaudaraan,” tutupnya.(yrp)
