Padang, Scientia – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempercepat penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) menyusul bencana yang melanda daerah itu pada November 2025. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyebut, dokumen perencanaan disiapkan dalam waktu singkat berkat koordinasi intensif lintas lembaga, sekaligus menjadi dasar pengajuan kebutuhan anggaran hingga Rp21,4 triliun ke pemerintah pusat.
Paparan tersebut disampaikan Mahyeldi saat menerima kunjungan kerja Komisi I DPR RI dalam masa reses di Gedung Sapta Marga Kodam I Bukit Barisan, Jumat, 6 Maret 2026. Pertemuan itu menjadi ruang pertukaran informasi antara pemerintah daerah dan legislatif pusat terkait kondisi terkini daerah terdampak bencana.
Mahyeldi mengatakan, sejak awal bencana, pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bergerak cepat menyiapkan dokumen R3P sebagai acuan utama pemulihan. “Kami bergerak kompak sehingga penyiapan R3P bisa dilakukan dengan cepat,” ujarnya.
Menurut dia, percepatan itu ditopang oleh koordinasi yang berlangsung intensif, bahkan dilakukan hingga dua kali sehari. Selain itu, Pemprov Sumbar mengandalkan sistem dashboard perencanaan berbasis satu data untuk memastikan seluruh proses berjalan terintegrasi.
“Kami punya dashboard satu data. Rapat koordinasi bisa pagi dan malam agar proses perencanaan lebih cepat dan terarah,” kata Mahyeldi.
Dengan dokumen R3P yang telah disiapkan, pemerintah daerah menargetkan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dimulai. Namun, Mahyeldi menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan anggaran.
“Kami berharap dukungan dana sebesar Rp21,4 triliun dari pemerintah pusat untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat,” ucapnya.
Ia juga mengungkapkan, dalam rapat bersama Ketua Satuan Tugas dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, disampaikan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) yang sebelumnya direferensikan di tingkat pusat akan dikembalikan secara bertahap. Hal ini dinilai dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pemulihan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menilai paparan pemerintah daerah memberikan gambaran langsung mengenai kondisi di lapangan. Menurut dia, kunjungan kerja pada masa reses menjadi sarana bagi DPR untuk menyerap aspirasi sekaligus memahami tantangan yang dihadapi daerah.
“Ini penting agar kami bisa melihat langsung kondisi di daerah dan menyerap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dave juga menyinggung perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang dinilai membawa konsekuensi strategis dalam penguatan sistem pertahanan nasional. Ia mengatakan, selain ancaman militer, tantangan nonmiliter seperti bencana alam perlu mendapat perhatian serius dalam kerangka pertahanan negara.
“Bencana alam juga menjadi bagian dari ancaman nonmiliter yang harus diantisipasi secara sistematis,” kata dia.
Ia berharap hasil kunjungan kerja ini dapat menjadi bahan pertimbangan DPR RI dalam pembahasan kebijakan di tingkat nasional, khususnya terkait dukungan terhadap percepatan pemulihan daerah terdampak bencana.(yrp)
