PADANG, Scientia—- – Wali Kota Padang Fadly Amran, berharap dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penyediaan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang akhir November 2025.
Harapan itu disampaikan Fadly Amran saat mendampingi Kepala BNPB, Suharyanto, meninjau lahan aset Pemerintah Kota Padang yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan Huntara dan Huntap di kawasan belakang Pasar Simpang Haru, Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, Rabu (17/12).
Fadly menyampaikan, penyediaan hunian layak dan aman menjadi prioritas utama Pemko Padang, khususnya bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan selama ini bermukim di kawasan rawan bencana.
“Hingga saat ini, sebanyak 80 kepala keluarga telah direlokasi ke Huntara Rumah Khusus Nelayan di Koto Tangah. Selain itu, Pemko Padang juga tengah mengupayakan pembangunan sekitar 500 unit Huntap sebagai solusi jangka panjang bagi warga terdampak,” ujarnya.
Menurut Fadly, pembangunan hunian tidak hanya bertujuan menyediakan tempat tinggal yang layak, tetapi juga memberikan rasa aman serta mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan BNPB yang terus mendampingi Pemko Padang sejak masa tanggap darurat hingga menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Dukungan ini penting agar proses pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran,” tambahnya.
Selain pembangunan hunian, Wali Kota Padang juga berharap dukungan pemerintah pusat dalam upaya normalisasi sungai, perbaikan dan pembangunan infrastruktur lingkungan, serta berbagai program pemulihan lainnya.
“Pemko Padang terus mempercepat proses pemulihan di lapangan, termasuk melakukan validasi data korban dan kerusakan di lima kecamatan terdampak. Data ini menjadi dasar utama dalam penyusunan anggaran serta perencanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi ke depan,” pungkasnya.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan, komitmen BNPB untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam penanganan bencana hidrometeorologi.
“BNPB siap membantu, termasuk dalam penyediaan hunian sementara atau pun hunian tetap bagi masyarakat terdampak, serta percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dikirimkan segera usulannya Pak Wali,” tegas Suharyanto.
Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang, Desmon Danus, menjelaskan bahwa lahan di belakang Pasar Simpang Haru memiliki luas sekitar 5.000 meter persegi dengan status Hak Pakai Pemko Padang Nomor 12. Lahan tersebut dinyatakan layak untuk pembangunan sekitar 100 unit Huntara semi permanen.(Ade)
