Bukittinggi, Scientia.id – Pemerintah Kota Bukittinggi menyambut kunjungan kerja Wakil Menteri Pekerjaan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, di Rumah Makan Gon Raya, Rabu, 26 November 2025. Kunjungan ini dimanfaatkan untuk memaparkan inovasi daerah, khususnya pengembangan Sistem Informasi Rumah Kota Bukittinggi (SiRubi).
Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, didampingi Kepala Dinas Perkim, Isra Yonza, memaparkan, sejumlah inovasi daerah di bidang perumahan dan permukiman. Bukittinggi telah menjalankan aplikasi SiRubi, yang digagas sejak 2019 lalu, sebagai solusi atas belum tersedianya database rumah by name by address yang valid dan terintegrasi.
“Rumah di Bukittinggi jumlahnya banyak, tetapi sebelumnya kita tidak dapat memastikan apakah rumah tersebut layak huni atau tidak layak huni. Selain itu, proses pemutakhiran data juga sulit dilakukan karena perkembangan dan perubahan bangunan berjalan sangat cepat,” jelas Rismal.
Sekda menambahkan, tingginya arus urbanisasi dari daerah tetangga dan keterbatasan lahan karena hanya 70 persen wilayah Kota Bukittinggi yang dapat dihuni, menuntut tersedianya data perumahan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui SiRumi, seluruh parameter kelayakan rumah, mulai dari kondisi fisik hingga aspek sanitasi, dapat terdata dengan baik.
“Data ini juga menjadi dasar penting untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, mengapresiasi inovasi tersebut dan menekankan pentingnya keakuratan data perumahan. Ia mendorong agar SiRubi mampu memantau dinamika perubahan rumah secara cepat dan tepat melalui integrasi data berbasis foto dan dashboard jarak jauh.
“Saya ingin melihat seberapa akurat dan seberapa cepat koreksi data dapat dilakukan. Kita perlu sistem yang mampu menggambarkan kondisi rumah secara real time dengan dokumentasi foto yang akurat serta koneksi langsung dengan pemilik rumah,” ujarnya.
Baca Juga: Penyaluran BLTS Kesra 2025 di Bukittinggi, 3.581 KPM Terima Bantuan Tunai
Wamen PKP juga memberikan sejumlah masukan, diantaranya, agar aplikasi dapat diakses melalui ponsel, memiliki sistem aktivasi dan logout, serta melibatkan RT dan RW sebagai jalur verifikasi data lapangan. Dengan mekanisme ini, ia yakin loyalitas masyarakat kepada pemerintah daerah akan semakin kuat karena pemantauan kondisi kehidupan warga dapat dilakukan lebih rutin dan bantuan pun dapat diberikan lebih tepat sasaran. (*)
