PADANG, Scientia – Sejumlah organisasi Islam di Sumatera Barat (Sumbar) dilibatkan dalam pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak 2024.
Ketua Bawaslu Sumbar, Alni menyebutkan partisipatif masyarakat sangat penting dalam pengawasan proses tahapan Pemilukada. Apalagi pasangan calon (paslon) bersinggungan langsung dengan masyarakat.
“Periodesasi kepemimpinan yang diatur undang-undang menjadi landasan untuk menjamin Pilkada berlangsung bebas, jujur dan adil,” kata Alni dalam sambutannya di Padang, Selasa (29/10).
Ia menjelaskan, ada 65 paslon di seluruh Sumbar yang ikut kontestasi pada Pemilukada 2024 ini. Pada tahapan kampanye saat ini, kepentingan paslon tersebut sering bersinggungan dengan masyarakat.
Terkait hal itu, baginya pengawasan partisipatif yang melibatkan elemen masyarakat dan generasi muda sangat penting untuk mencegah potensi pelanggaran.
Menurut Alni, memilih merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Kendati begitu, masyarakat datang atau tidaknya pada hari pemungutan suara, pemimpin tetap akan terpilih.
“Maka, masa kampanye ini menjadi kesempatan bagi pemilih untuk menentukan pilihan berdasarkan visi, misi dan program yang ditawarkan,” jelasnya.
Ketua Pelaksana, Nurlida menyampaikan kegiatan ini untuk memperkuat koordinasi Bawaslu dengan berbagai organisasi masyarakat. Tujuannya guna memastikan hasil Pilkada 2024 bersih dan transparan.
Organisasi Islam yang digandeng Bawaslu Sumbar ini, yakni Pengurus Wilayah Ikatan Pemuda Nahdatul Ulama (IPNU) Sumbar, Pengurus Wilayah Ikatan Pelajar Puteri Nahdatul Ulama (IPPNU) Sumbar, Pengurus Wilayah Fatayat Sumbar, dan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Padang.
Kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber, yakni Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi, Rektor UIN M Yunus Delmus Puneri Salim, dan Dosen UIN M Yunus Batusangkar Novia Nengsih.*
