Ketua KI Sumbar Talkshow di Padang FM, Ini yang Akan Dibahas

Padang, Scientia.id – Ketua Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat (Sumbar) akan hadir sebagai narasumber dalam siaran Dinamika Publik yang disiarkan langsung oleh Radio Padang FM.

Ada pun tema yang akan dibahas dalam siaran talkshow tersebut adalah “Membumikan Keterbukaan Informasi Publik di Sumbar”. Acara ini sendiri akan dipandu oleh Jadwal Djalal (penyiar) dan Isa Kurniawan (wartawan).

Talkshow ini akan dipandu oleh Jadwal Djalal (Broadcaster Senior) dan Isa Kurniawan (Wartawan senior).

Siaran langsung talkshow ini akan dilaksanakan pada Kamis 21 Maret 2024, pukul 09.00-10.00 Wib pagi.

BACAJUGA

Seminar Latihan Kesiapsiagaan yang dibuka secara resmi oleh, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang, Kamis (16/10).

Siaga Potensi Tsunami Pemko Padang Lakukan Drill Tsunami

Kamis, 16/10/25 | 20:17 WIB

Job Fair 2025 UNP Hadirkan Puluhan Perusahaan Ternama, Buka Peluang Karier bagi Lulusan Muda

Kamis, 16/10/25 | 19:30 WIB

Seperti diketahui, lima komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar periode 2024-2028 telah dilantik baru-baru ini. Mereka sudah mulai bertugas untuk menyelesaikan perkara sengketa informasi publik yang masuk ke lembaga tersebut.

Tugas KI Sumbar periode ini tentu tidak mudah, apalagi dengan kembali diraihnya predikat Provinsi Informatif oleh Pemprov Sumbar di tahun 2023 lalu, berdasarkan penilaian dari KI Pusat.

Tidak mudahnya, KI Sumbar tentu ikut menjadi bagian dalam upaya mempertahankan predikat puncak tersebut di tahun-tahun yang akan datang.

Kemudian, di tengah upaya memperkuat KI secara kelembagaan dan eksekusi terhadap putusan yang dihasilkan bisa maksimal (sanksi hukum), dengan merevisi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, KI Sumbar akan terus berupaya melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap badan publik, serta memberikan penilaian/pemeringkatan terhadapnya.

Tugas KI Sumbar lainnya, ya bagaimana memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang “Hak untuk Tahu”, dan juga terus mendorong atau menyupervisi badan publik agar patuh terhadap aturan yang ada, khususnya UU No 14 Tahun 2008 serta turunannya. (*)