Optimalkan Pembahasan, Pansus RPJMD DPRD Sumbar Rapat Bersama Pemda

scientia.id — Panitia khusus (pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar Tahun 2025-2029 terus mengoptimalkan pembahasan.

Pada Senin (16/6) pansus kembali melaksanakan rapat kerja lanjutan bersama pemerintah daerah untuk pembahasan RPJMD.

Ketua pansus RPJMD DPRD Sumbar, Indra Catri mengatakan pansus terus melaksanakan pembahasan yang maksimal bersama pemerintah daerah.

“Kolaborasi strategis ini bertujuan untuk menyelaraskan visi pembangunan jangka menengah demi Sumbar yang adil, maju dan berkelanjutan,” ujar Indra Catri.

BACAJUGA

PKB Kota Padang Salurkan Bantuan di Sejumlah Titik pada Kecamatan Terdampak

Minggu, 30/11/25 | 23:23 WIB

Firdaus Minta Pengawasan Distribusi BBM dan LPG Diperketat agar Tidak Disalahgunakan di Tengah Bencana

Minggu, 30/11/25 | 22:36 WIB

Ia menegaskan bahwa pembahasan RPJMD ini sangat penting karena akan menjadi dasar arah pembangunan Sumbar lima tahun ke depan. Ia berharap Pansus dapat bekerja maksimal dan memanfaatkan waktu yang terbatas secara efektif.

“Kami akan bekerja teliti, dan menghasilkan rekomendasi yang strategis dalam menyusun RPJMD yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Sumatera Barat,” ujarnya

Ia mengatakan RPJMD Sumbar 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan strategis yang akan mengarahkan kebijakan dan program pembangunan daerah, seiring dengan masa jabatan kepala daerah yang baru. Pembahasan dokumen ini ditargetkan tuntas sesuai dengan target yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

RPJMD 2025–2029 mengusung visi “Mewujudkan Sumatera Barat Madani, Unggul, dan Berkeadilan” yang dijabarkan ke dalam delapan misi utama pembangunan.

Misi tersebut meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, penguatan ketahanan pangan dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan nagari, peningkatan daya saing UMKM dan industri, pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan tanggap bencana, penguatan adat dan budaya berbasis nilai agama, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta reformasi birokrasi dan pelayanan publik.(*)