Padang, Scientia – Bawaslu Kota Padang mendorong penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya mengambil peran lebih besar dalam pengawasan pemilu. Selama ini, pemenuhan hak pilih kelompok tersebut kerap menjadi perhatian, tetapi keterlibatan mereka dalam mengawasi proses demokrasi juga dinilai perlu diperkuat.
Upaya itu dibahas dalam rapat bertajuk Penguatan Pemahaman Kepemiluan kepada Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya di Kantor Bawaslu Kota Padang, Rabu, 11 November 2026.
Ketua Bawaslu Kota Padang, Eris Nanda, mengatakan pendidikan kepemiluan dan pengawasan pemilu harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Penyandang disabilitas, menurut dia, memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam setiap proses demokrasi.
Bawaslu Kota Padang, kata Eris, telah menjajaki komunikasi dengan sejumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) dan kelompok disabilitas. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menyediakan penerjemah atau juru bahasa isyarat agar informasi kepemiluan dapat diakses oleh penyandang disabilitas, khususnya kelompok tunarungu.
Eris menilai penyandang disabilitas perlu ditempatkan sebagai bagian dari pengawasan partisipatif, bukan sekadar penerima sosialisasi. Mereka harus diberi ruang untuk ikut mengawasi penyelenggaraan pemilu sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing.
Menurut dia, pemenuhan aksesibilitas juga harus diperhatikan sejak tahapan pemutakhiran data pemilih hingga pemungutan suara. Dengan begitu, tidak ada warga yang mengalami hambatan ketika menggunakan hak politiknya.
Anggota Bawaslu Kota Padang, Firdaus Yusri, menyoroti persoalan aksesibilitas tempat pemungutan suara (TPS). Ia mengatakan pengawasan terhadap pemenuhan hak kelompok rentan harus dilakukan sejak awal tahapan, termasuk ketika penyelenggara menyiapkan lokasi pemungutan suara.
Akses menuju TPS dan fasilitas di dalamnya, menurut Firdaus, masih menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian. Sebab, kondisi TPS dapat menentukan apakah penyandang disabilitas bisa menggunakan hak pilih secara mandiri.
Bawaslu Kota Padang, lanjutnya, mulai membangun komunikasi dengan kelompok disabilitas serta mendorong penyediaan pendamping dan penerjemah sesuai kebutuhan. Ia berharap fasilitas yang tersedia memungkinkan penyandang disabilitas mengikuti proses pemungutan suara tanpa kehilangan kemandirian dan martabatnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kota Padang, Akhiro Murio, mengingatkan bahwa penyandang disabilitas memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, pendekatan dalam pendidikan kepemiluan maupun pendampingan tidak bisa disamaratakan.
Pemahaman terhadap kebutuhan setiap kelompok menjadi penting agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Pendekatan yang tepat juga diperlukan untuk membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi mereka.
Anggota Bawaslu Kota Padang lainnya, Rahmad Ramli, menyoroti pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagai bagian penting dalam melindungi hak politik masyarakat.
Ia menjelaskan, pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu aspek yang menjadi tugas pengawasan Bawaslu sebagaimana diamanatkan undang-undang. Proses tersebut perlu dievaluasi secara berkala karena data kependudukan dan kondisi pemilih terus berubah.
Rahmad berharap pengawasan terhadap pemutakhiran data dapat meminimalkan persoalan yang berpotensi menyebabkan warga tidak terdaftar sebagai pemilih. Hal ini juga menyangkut penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang harus memperoleh kesempatan sama dalam menggunakan hak pilih.(yrp)
