Soal Angkutan Umum Masuk Terminal, Zalmadi Minta Pemko Padang Pastikan Kemudahan Bagi Masyarakat

Padang, Scientia – Anggota DPRD Kota Padang Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zalmadi, meminta Pemerintah Kota Padang mengevaluasi kebijakan pengaturan angkutan umum yang masuk ke Terminal Anak Air. Ia menilai, kebijakan tersebut harus benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat, bukan justru menambah biaya dan waktu perjalanan penumpang.

Permintaan itu disampaikan Zalmadi menyusul keluhan masyarakat yang harus menggunakan transportasi lanjutan setelah tiba di Terminal Anak Air untuk mencapai lokasi tujuan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menambah pengeluaran warga sekaligus memperpanjang waktu perjalanan.

Menurut Zalmadi, pemerintah perlu melihat persoalan ini berdasarkan kondisi riil yang dihadapi masyarakat. Jangan sampai penataan transportasi yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik justru menimbulkan beban ekonomi baru bagi pengguna angkutan umum.

“Jangan sampai masyarakat mengalami keterlambatan dan harus mengeluarkan biaya tambahan karena kembali menggunakan transportasi lain. Ini memberatkan ekonomi warga dan harus segera direspons oleh OPD terkait,” ujarnya.

Zalmadi mengatakan, Pemko Padang perlu mengevaluasi metode pengoperasian terminal, terutama menyangkut keterpaduan dengan moda transportasi lainnya. Integrasi tersebut penting agar perpindahan penumpang dari satu moda ke moda lain tidak menyulitkan masyarakat.

Ia mengingatkan, setiap kebijakan transportasi harus berorientasi pada kepentingan pengguna. Aspek waktu, biaya, kenyamanan, keamanan, dan kemudahan akses harus menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah menerapkan pengaturan lebih lanjut.

“Prinsipnya, pemerintah harus memberikan pelayanan yang baik, nyaman, aman, dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Jangan sampai ada warga yang merasa dirugikan oleh kebijakan yang diterapkan,” katanya.

Zalmadi juga meminta Pemko Padang melakukan jajak pendapat dengan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan pengguna transportasi setelah Terminal Anak Air dioperasikan. Menurut dia, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan perencanaan administratif tanpa mendengar pengalaman masyarakat di lapangan.

Masukan dari penumpang maupun pelaku usaha, kata dia, perlu menjadi bahan evaluasi menyeluruh. Termasuk mengenai kesiapan fasilitas pendukung terminal, seperti ruang tunggu, toilet, dan sarana penunjang lainnya.

Ia mengingatkan, pengoperasian Terminal Anak Air tidak semata-mata berkaitan dengan penataan angkutan umum. Keberadaan terminal juga diharapkan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menggerakkan aktivitas ekonomi, serta memperlancar perputaran roda perekonomian.

Namun, Zalmadi menekankan bahwa target peningkatan PAD harus berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata, bukan sekadar meningkatkan aktivitas terminal tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap penumpang.

Karena itu, ia meminta organisasi perangkat daerah terkait segera menginventarisasi persoalan yang muncul dan melakukan penyesuaian terhadap pola pelayanan. Evaluasi diperlukan agar kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan dapat segera diperbaiki.

Zalmadi juga mengajak masyarakat menyampaikan kritik dan saran secara konstruktif. Menurut dia, partisipasi warga menjadi bagian penting dalam menyempurnakan kebijakan pemerintah sehingga pengoperasian Terminal Anak Air benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Padang.(yrp)