Padang, Scientia — Pemerintah menyiapkan alokasi sekitar Rp115 miliar untuk membantu pemulihan 38.000 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak bencana di Sumatera Barat. Namun, pemerintah tidak ingin bantuan tersebut sekadar mengembalikan usaha ke kondisi semula. Pelaku UMKM juga didorong memperbaiki tata kelola usaha, memperluas pasar, dan meningkatkan kapasitas agar mampu naik kelas.
Dukungan itu disampaikan dalam program Peningkatan Kapasitas Wirausaha Terdampak Bencana melalui Klinik UMKM Minang Bangkit Regional II Sumatera Barat di Auditorium Universitas Andalas, Padang, Jumat, (2/10). Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Barat dan Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Helvi Yuni Moraza.
Helvi menjelaskan, alokasi sekitar Rp115 miliar itu ditujukan untuk mendukung pemulihan usaha sekaligus pemberdayaan pelaku UMKM agar mampu menjalankan bisnis secara berkelanjutan.
“Tujuannya bukan sekadar dana hibah yang bisa digunakan suka-suka. Tujuannya adalah untuk pemberdayaan dan pemulihan usaha,” ujar Helvi.
Menurut dia, pemulihan UMKM tidak cukup dilakukan melalui penyaluran bantuan. Pemerintah juga mewajibkan pelatihan dan pendampingan, termasuk penguatan literasi keuangan serta pencatatan transaksi melalui perbankan. Langkah ini diharapkan membuat perkembangan usaha lebih terukur sekaligus membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan.
Dalam kegiatan tersebut, sekitar 800 pelaku UMKM terdampak bencana mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas produksi, literasi keuangan, dan akses pasar. Program ini juga melibatkan Universitas Andalas melalui lembaga inkubator bisnis untuk memberikan pendampingan lanjutan.
Keterlibatan perguruan tinggi diharapkan membantu pelaku usaha memperbaiki kualitas produk, memanfaatkan teknologi, memperluas jaringan pemasaran, serta membangun usaha yang lebih kompetitif.
Gubernur Sumatera Barat mengatakan, dukungan pemulihan UMKM menjadi penting karena sektor tersebut merupakan salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Ia menyebut terdapat hampir 750.000 UMKM di Sumatera Barat yang menopang kehidupan jutaan masyarakat.
“Hampir 750.000 UMKM di Sumatera Barat. Kalau satu UMKM satu keluarga, hampir 4 juta masyarakat kita bergerak di UMKM dari sekitar 6 juta penduduk Sumatera Barat,” ujarnya.
Besarnya ketergantungan masyarakat terhadap sektor UMKM membuat dampak bencana tidak bisa hanya diukur dari kerusakan rumah, jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Terganggunya transportasi dan mobilitas konsumen juga dapat memutus rantai distribusi barang, mengurangi kunjungan pembeli, serta menghambat perputaran modal pelaku usaha.
Karena itu, pemerintah daerah berupaya menjaga akses transportasi tetap berfungsi ketika bencana terjadi. Kelancaran jalur distribusi dinilai penting agar kegiatan ekonomi masyarakat, terutama di kawasan terdampak, tidak terhenti terlalu lama.
Gubernur mengapresiasi dukungan Kementerian UMKM yang menggabungkan bantuan dengan pelatihan dan pendampingan. Menurut dia, upaya pemulihan harus diarahkan agar pelaku usaha tidak sekadar bertahan, tetapi memiliki kemampuan lebih baik dalam menghadapi risiko dan perubahan pasar.
“Bukan hanya sekadar pulih sebagaimana sebelumnya, tapi bagaimana UMKM kita ini bisa naik kelas. Lebih kuat, lebih adaptif, mampu memanfaatkan digitalisasi dalam pemasaran dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas,” katanya.
Ia menyebut peningkatan kualitas produk dan kemasan, pengelolaan keuangan, digitalisasi pemasaran, perluasan pasar, jejaring kemitraan, serta akses pembiayaan sebagai sejumlah aspek yang perlu diperkuat.
Gubernur juga mengajak pelaku UMKM memanfaatkan program tersebut untuk membangun kembali usaha mereka. Ia meminta para wirausaha tidak menyerah meskipun harus menghadapi kerugian dan kesulitan akibat bencana.
“Jangan takut untuk memulai kembali. Dan jangan biarkan bencana menghentikan langkah-langkah kita,” ujarnya.
Program Klinik UMKM Minang Bangkit diharapkan mempercepat pemulihan usaha melalui dukungan pembiayaan, peningkatan keterampilan, pendampingan bisnis, dan penguatan akses pasar. Meski demikian, keberhasilannya akan sangat bergantung pada efektivitas penyaluran bantuan serta kemampuan pendampingan dalam menghasilkan perubahan nyata pada usaha penerima.(yrp)
