RUU Sistem Transportasi Nasional, Firdaus: Sumbar Butuh Transportasi yang Terintegrasi

Padang, Scientia — Pemerintah mulai membahas Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional atau Sistranas. Anggota DPRD Sumatera Barat dari Fraksi PKB, Firdaus menilai, pembentukan payung hukum baru tersebut harus menjawab persoalan transportasi daerah, bukan sekadar menambah regulasi.

Kementerian Perhubungan baru saja mulai membahas RUU Sistranas melalui panitia antarkementerian. RUU itu diarahkan menjadi payung hukum transportasi nasional yang mengintegrasikan perencanaan, jaringan, keselamatan, pelayanan, logistik, teknologi, lingkungan dan pendanaan. Firdaus mengatakan, integrasi merupakan kebutuhan mendesak bagi Sumbar.

“Transportasi kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Jalan, terminal, angkutan umum, pelabuhan dan simpul logistik harus dilihat sebagai satu sistem,” kata Firdaus.

Menurut dia, persoalan transportasi tidak hanya terjadi di kota besar. Wilayah Sumbar yang memiliki karakter geografis berbukit dan tersebar membutuhkan konektivitas antardaerah yang efisien. Firdaus menilai, integrasi transportasi juga berkaitan dengan biaya ekonomi.

“Kalau orang dan barang sulit bergerak, biaya ekonomi menjadi mahal,” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah mulai memetakan ulang kebutuhan transportasi berdasarkan pusat produksi dan pusat konsumsi.

“Petani menghasilkan komoditas di daerah. Kita harus melihat bagaimana komoditas itu sampai ke pasar dengan biaya yang efisien,” katanya.

Firdaus juga meminta aspek keselamatan menjadi bagian utama. Menurut dia, transportasi yang terintegrasi tetapi tidak aman tetap tidak memberikan manfaat maksimal. Ia menilai pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap kelayakan kendaraan, kondisi jalan dan perilaku pengguna.

“Keselamatan tidak boleh menjadi urusan setelah kecelakaan terjadi,” ujarnya.

Firdaus berharap penyusunan RUU Sistranas membuka ruang yang cukup bagi pemerintah daerah.

“Karakter transportasi di Sumbar berbeda dengan Jawa. Regulasi nasional harus memberi ruang untuk menyesuaikan dengan kondisi daerah,” katanya.

Ia meminta Dishub Sumbar ikut aktif memberikan masukan terhadap kebijakan tersebut.

“Jangan sampai pemerintah daerah baru menyesuaikan setelah undang-undangnya selesai. Kita harus terlibat sejak proses pembahasan,” ujar Firdaus.(yrp)