Tanah Datar, Scientia — Selama satu setengah bulan, warga di perbatasan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung hidup dalam keterbatasan. Putusnya akses utama akibat banjir bandang tidak hanya memutus jalan, tetapi juga memperlambat denyut ekonomi, pendidikan, hingga distribusi kebutuhan masyarakat.
Kini, situasi itu mulai berubah. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) berhasil memulihkan kembali akses vital Ruas Jalan Sitangkai–Tanjung Ampalu melalui pembangunan Jembatan Bailey yang mulai difungsikan sejak 9 Juli 2026.
Jembatan sementara tersebut menjadi simbol percepatan pemulihan pascabencana. Dengan memanfaatkan dana Transfer ke Daerah (TKD), Pemprov Sumbar bergerak membangun infrastruktur darurat agar masyarakat tidak terlalu lama terisolasi sembari menunggu pembangunan jembatan permanen.
Banjir bandang pada 20 Mei 2026 sebelumnya menghantam jembatan penghubung dua kabupaten tersebut hingga mengalami kerusakan berat. Akibatnya, jalur yang sebelumnya hanya ditempuh dalam hitungan menit berubah menjadi perjalanan memutar sejauh 19 hingga 20 kilometer melalui rute Kumani–Tanjung Bonai Aua–Koto Panjang–Tigo Jangko–Pangian Lintau.
Bagi masyarakat, tambahan jarak itu bukan sekadar persoalan waktu. Pelajar dan mahasiswa yang setiap hari melintasi jalur tersebut harus mengeluarkan biaya transportasi lebih besar. Para petani, pedagang, pelaku usaha mikro, hingga pengusaha angkutan ikut merasakan dampaknya karena distribusi barang menjadi tersendat.
Namun, kondisi itu perlahan pulih setelah Jembatan Bailey kembali menghubungkan dua wilayah tersebut. Kini kendaraan berbagai jenis kembali melintas, mulai dari bus penumpang, truk logistik, kendaraan pengangkut hasil pertanian dan perkebunan, hingga kendaraan masyarakat sehari-hari.
Kepala UPTD Workshop dan Peralatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar, Mitra Hengki mengatakan pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari percepatan penanganan dampak bencana melalui optimalisasi dana TKD.
“Total anggaran pembangunan Jembatan Bailey beserta pemasangannya mencapai Rp4,9 miliar. Ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mempercepat pemulihan akses masyarakat setelah bencana,” kata Mitra Hengki di Tanah Datar, Selasa (28/7).
Ia menjelaskan, Jembatan Bailey memiliki panjang 42 meter dengan lebar 4,2 meter. Struktur tersebut mampu menahan beban kendaraan hingga 15–20 ton sehingga dapat digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, pekerjaan pembangunan dilakukan secara bertahap. Bagian yang paling membutuhkan waktu adalah pembangunan pondasi tapak rangka atau abutment yang dikerjakan secara swakelola dengan anggaran sekitar Rp800 juta.
Sementara itu, pengadaan konstruksi Jembatan Bailey menghabiskan anggaran sekitar Rp4,1 miliar.
“Perakitan jembatan dimulai pada 6 Juli dan tiga hari kemudian, 9 Juli, sudah bisa dilalui masyarakat. Pekerjaan tapak jembatan menjadi bagian yang paling lama karena menyangkut kekuatan struktur,” ujarnya.
Mitra Hengki menyebut pembangunan Jembatan Bailey bukan menjadi solusi akhir, melainkan langkah cepat untuk mengembalikan konektivitas masyarakat. Pemerintah tetap menyiapkan pembangunan jembatan permanen dengan kebutuhan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp25 miliar.
“Jembatan Bailey ini memang bersifat sementara, tetapi memiliki daya tahan yang cukup lama dan dapat digunakan bertahun-tahun dengan kapasitas beban 15 sampai 20 ton,” katanya.
Menurut dia, percepatan pembangunan tersebut menunjukkan respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.
“Ketika masyarakat membutuhkan, pemerintah harus hadir dan bergerak cepat. Ini menjadi bukti bahwa penanganan pascabencana tidak hanya soal memperbaiki kerusakan, tetapi juga memastikan kehidupan masyarakat kembali berjalan,” ujar Mitra.
Bagi masyarakat sekitar, keberadaan Jembatan Bailey menjadi lebih dari sekadar infrastruktur penghubung. Jembatan itu menjadi pintu masuk bagi kembalinya aktivitas ekonomi yang sempat terhenti.
Wali Nagari Taluk, Pendi Aswil, mengatakan selama jembatan putus, masyarakat benar-benar mengalami kesulitan karena seluruh aktivitas harus dialihkan melalui jalur yang jauh lebih panjang.
Menurutnya, sebagian besar warga menggantungkan hidup dari sektor perkebunan karet. Selain itu, terdapat pula peternak ayam petelur yang mengalami kendala distribusi selama akses terputus.
“Selama satu setengah bulan, perekonomian masyarakat praktis lumpuh. Banyak pelaku UMKM yang memilih berhenti berjualan karena pembeli berkurang dan akses sulit,” ujarnya.
Kini, kata Pendi, aktivitas masyarakat mulai kembali normal. Kendaraan yang melintas membuat perputaran ekonomi kembali hidup.
“Setelah jembatan dibuka, usaha masyarakat mulai berjalan kembali. Ini sangat membantu warga,” katanya.
Rasa syukur juga disampaikan Rela Islamiah (26), pemilik warung di sekitar lokasi jembatan. Ia mengatakan, selama akses terputus, pendapatannya turun drastis karena jumlah kendaraan yang melintas berkurang.
“Alhamdulillah sekarang sudah ada lagi uang yang berputar setiap hari dari hasil jualan. Kami sangat berterima kasih karena masyarakat bisa kembali beraktivitas,” ujarnya.
Hal serupa dirasakan It (60), pemilik Rumah Makan Elok Basamo. Setelah jembatan kembali beroperasi, rumah makan miliknya mulai ramai kembali dikunjungi pelanggan, terutama pengemudi kendaraan yang melintas.
“Kami sudah buka lagi sejak jembatan beroperasi. Sopir-sopir truk yang biasanya singgah mulai kembali datang. Terima kasih kepada pemerintah karena akses ini cepat dibuka kembali,” tuturnya.
Pemulihan Jembatan Bailey Sitangkai–Tanjung Ampalu menjadi gambaran bagaimana infrastruktur darurat berperan penting dalam fase awal pemulihan bencana. Di tengah menunggu pembangunan permanen, satu jalur penghubung yang kembali terbuka telah menghidupkan kembali aktivitas ribuan masyarakat yang sempat terhenti.(yrp)
