Padang, Scientia — Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 di Sumatera Barat tidak hanya menjadi panggung perayaan, tetapi juga membuka fakta serius tentang kondisi anak di daerah itu. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan, hasil awal Program PANTAU SUMBAR menunjukkan masih banyak anak yang menghadapi persoalan kekerasan, kesepian, hingga kehilangan harapan.
Dari sekitar 12 ribu anak yang menjadi responden survei, sebanyak 21 persen mengaku pernah mengalami kekerasan. Tidak hanya itu, ribuan anak menyatakan pernah mengalami rasa kesepian, sementara lebih dari seribu anak menunjukkan kecenderungan untuk mengakhiri hidup.
Mahyeldi menyebut temuan tersebut sebagai alarm bagi seluruh pihak bahwa perlindungan anak tidak bisa lagi dipandang sebagai urusan administratif semata, melainkan harus menjadi gerakan bersama.
“Kalau kita benar-benar sayang kepada bangsa, negara, dan daerah ini, maka tidak ada pilihan selain mencurahkan perhatian secara maksimal kepada anak-anak kita. Harapan yang mereka sampaikan hari ini harus menjadi agenda pembangunan kita bersama,” kata Mahyeldi saat menghadiri Festival Anak Sumbar dalam rangka HAN ke-42 Tahun 2026 di halaman Istana Gubernuran Sumbar, Minggu (26/7).
Menurut Mahyeldi, kualitas generasi masa depan sangat ditentukan oleh bagaimana negara, keluarga, dan lingkungan sosial memperlakukan anak hari ini. Pemenuhan hak anak, kata dia, tidak boleh berhenti pada seremoni peringatan, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan yang nyata dan berkelanjutan.
“Anak-anak adalah investasi bangsa. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan wajah Indonesia pada 2045 mendatang,” ujarnya.
Dalam Festival Anak Sumbar yang mengusung tema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan”, Forum Anak Sumbar menyampaikan 15 poin Suara Anak sebagai masukan kepada pemerintah.
Aspirasi tersebut mencakup sejumlah isu strategis, mulai dari pemenuhan hak partisipasi anak, penyediaan ruang bermain ramah anak, akses informasi yang aman, pencegahan perkawinan usia anak, kawasan tanpa rokok, pencegahan stunting, pendidikan inklusif, transportasi aman menuju sekolah, perlindungan dari kekerasan dan perundungan, hingga perlindungan anak di ruang digital.
Mahyeldi mengatakan, suara anak tersebut harus ditempatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan daerah.
“Ini bukan sekadar aspirasi anak-anak, tetapi gambaran kebutuhan mereka yang harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
Ia menegaskan, perlindungan anak bukan hanya menjadi tugas pemerintah. Peran keluarga, sekolah, masyarakat, dunia usaha, media, hingga organisasi sosial sangat menentukan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.
Untuk merespons berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat berbagai program perlindungan anak.
Beberapa langkah yang dilakukan antara lain pengembangan Sekolah Rakyat, pendidikan jarak jauh, penyediaan transportasi sekolah yang aman, penguatan kawasan tanpa asap rokok, peningkatan kualitas pengasuhan keluarga, perluasan ruang publik ramah anak, hingga peningkatan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).
Mahyeldi berharap berbagai program tersebut tidak hanya menghasilkan angka capaian administratif, tetapi benar-benar memberikan perubahan terhadap kualitas hidup anak.
“Perlindungan anak harus hadir dalam kehidupan sehari-hari. Anak harus merasa aman di rumah, sekolah, lingkungan sosial, maupun ruang digital,” katanya.
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Rini Handayani, mengapresiasi langkah Pemprov Sumbar yang memberikan ruang partisipasi bagi anak dalam proses pembangunan.
Menurutnya, Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk memastikan suara anak benar-benar didengar dan diterjemahkan dalam kebijakan publik.
“Anak-anak bukan hanya calon pemimpin bangsa, tetapi pemimpin masa depan yang sedang tumbuh hari ini. Tanggung jawab kita adalah memastikan mereka tumbuh sehat, aman, bahagia, dan memperoleh seluruh haknya,” ujar Rini.
Ia menilai keterlibatan anak dalam pembangunan menjadi bagian penting dari pendekatan baru perlindungan anak, yakni bukan hanya sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak untuk berpendapat.
Festival Anak Sumbar 2026 diikuti sekitar 1.500 peserta dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua TP-PKK Sumbar Harneli Mahyeldi, Ketua BKOW Sumbar Dianita Maulin Vasko, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumbar Arymbi Arry Yuswandi, unsur pemerintah kabupaten dan kota, kepala organisasi perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, akademisi, serta organisasi perempuan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sumbar, Herlin Sridiani, mengatakan rangkaian HAN 2026 diisi berbagai kegiatan edukatif dan kreatif.
Di antaranya Panggung Ekspresi Forum Anak, Anugerah Forum Anak, Pemilihan Tokoh Anak Inspiratif, lomba video vlog, Ranking 1, Forum Anak Masuk Surau, seminar bagi pelajar dan orang tua, hingga penyusunan Suara Anak Sumbar.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mahyeldi juga menyerahkan penghargaan kepada mitra inspiratif perlindungan perempuan dan anak, Anugerah Forum Anak Sumbar 2026, penghargaan Tokoh Anak Inspiratif, para pemenang Festival Anak Sumbar, serta menyerahkan Kartu Identitas Anak kepada sejumlah anak.(yrp)
