Padang, Scientia — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bergerak mempercepat pemulihan pascabencana dengan mengoptimalkan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp2,71 triliun dari pemerintah pusat. Anggaran tersebut menjadi instrumen penting untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak, memulihkan layanan publik, hingga menghidupkan kembali ekonomi masyarakat terdampak.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan percepatan penggunaan dana tersebut harus menjadi prioritas seluruh pemerintah daerah. Menurut dia, anggaran pemulihan tidak boleh berhenti pada tahap perencanaan, tetapi harus segera diterjemahkan menjadi program nyata yang dirasakan langsung masyarakat.
Hal itu disampaikan Mahyeldi saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (21/7). Pertemuan itu melibatkan Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga terkait, serta kepala daerah kabupaten dan kota terdampak bencana.
“Percepatan alokasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang tepat sasaran. Seluruh daerah harus mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga manfaatnya segera dirasakan,” ujar Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, pemulihan pascabencana bukan hanya persoalan memperbaiki kerusakan fisik, tetapi juga memastikan masyarakat kembali memiliki ruang untuk bangkit secara ekonomi. Karena itu, pemerintah daerah diminta menyusun skala prioritas, memperkuat perencanaan, serta memastikan setiap tahapan penggunaan anggaran terdokumentasi dengan baik.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik. Setiap capaian pembangunan, kata dia, perlu dipublikasikan agar masyarakat mengetahui perkembangan pemulihan sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.
“Transparansi menjadi bagian penting dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Masyarakat harus mengetahui sejauh mana pemerintah bekerja memulihkan kondisi pascabencana,” katanya.
Pemerintah pusat sebelumnya mengalokasikan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun untuk daerah yang terdampak bencana di Indonesia. Dari jumlah tersebut, Sumatera Barat mendapatkan porsi sekitar Rp2,71 triliun yang telah disalurkan secara bertahap sejak Februari hingga April 2026.
Khusus Pemerintah Provinsi Sumbar, dana yang diterima mencapai Rp534 miliar. Anggaran itu dikelola melalui 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan porsi terbesar berada pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, serta sejumlah perangkat daerah lainnya.
Besarnya alokasi tersebut membuat percepatan realisasi menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah daerah dituntut memastikan anggaran tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar menghasilkan pemulihan yang berdampak bagi masyarakat.
Sekretaris Jenderal Bidang Keuangan Kementerian Dalam Negeri melalui Kasubdit Perencanaan Keuangan Daerah, Fernando Siagian, mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar segera menjalankan program yang telah dirancang.
Ia memastikan seluruh tambahan TKD untuk daerah terdampak bencana telah selesai disalurkan sejak April 2026. Dana tersebut, kata dia, memiliki tujuan khusus untuk rehabilitasi, rekonstruksi, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan mitigasi bencana.
“Anggaran ini harus segera direalisasikan karena diperuntukkan bagi percepatan pemulihan masyarakat terdampak,” ujarnya.
Selain pemulihan, Fernando meminta daerah mulai mengubah pola penanganan bencana dari respons darurat menjadi sistem yang lebih siap dan terencana. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana baru, termasuk ancaman musim kemarau dan fenomena El Nino.
Kinerja Sumbar dalam pemulihan pascabencana mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, menyebut Sumbar masuk dalam tiga provinsi dengan progres rehabilitasi dan rekonstruksi tercepat berdasarkan pemantauan Satgas Nasional.
Salah satu capaian yang menjadi perhatian adalah rehabilitasi lahan sawah yang telah mencapai sekitar 98 persen. Sebagian besar lahan pertanian tersebut bahkan telah kembali memasuki musim tanam.
Capaian itu menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana di Sumbar tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menjaga keberlanjutan sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat.
“Sumbar menjadi salah satu daerah dengan progres pemulihan yang sangat baik. Ini menunjukkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan efektif,” kata Kastorius.
Meski demikian, tantangan pemulihan masih panjang. Pemerintah daerah harus memastikan pembangunan kembali dilakukan dengan pendekatan yang lebih tangguh terhadap bencana.
Dengan dukungan anggaran besar dari pemerintah pusat, Sumbar kini menghadapi pekerjaan utama: memastikan dana pemulihan benar-benar mengubah kondisi masyarakat terdampak, bukan sekadar memperbaiki kerusakan yang lama.
Bagi pemerintah daerah, rehabilitasi pascabencana menjadi momentum untuk membangun Sumbar yang lebih siap menghadapi ancaman bencana di masa depan.(yrp)
