Firdaus: Sumbar Harus Masuk Rantai Industri Nasional

Padang, Scientia – Kebijakan pemerintah mempercepat hilirisasi industri nasional mendapat perhatian Anggota DPRD Sumatera Barat Fraksi PKB, Firdaus. Ia menilai strategi mengubah sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah harus menjadi peluang bagi daerah, termasuk Sumatera Barat.

Menurut Firdaus, hilirisasi tidak boleh hanya terkonsentrasi pada wilayah yang memiliki industri besar seperti kawasan tambang dan smelter. Pemerintah pusat harus memastikan daerah dengan potensi sumber daya pertanian, perkebunan, kelautan, dan energi juga mendapatkan ruang dalam peta industrialisasi nasional.

“Hilirisasi bukan hanya soal tambang dan mineral. Daerah seperti Sumatera Barat juga memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, pangan, dan ekonomi kreatif yang bisa menghasilkan nilai tambah lebih tinggi,” kata Firdaus di Padang.

Ia mengatakan selama ini banyak daerah masih berada pada posisi sebagai penghasil bahan baku, sementara keuntungan terbesar dari proses pengolahan justru dinikmati daerah lain yang memiliki fasilitas industri.

Karena itu, menurut Firdaus, pemerintah daerah harus mulai menyusun strategi agar komoditas unggulan Sumbar tidak lagi hanya dijual dalam bentuk mentah.

“Kalau hasil pertanian hanya keluar sebagai bahan baku, nilai ekonominya kecil. Tetapi kalau diolah menjadi produk industri, dampaknya bisa membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.

Firdaus menyebut sejumlah sektor yang memiliki peluang dikembangkan melalui konsep hilirisasi, seperti industri pengolahan gambir, kakao, kopi, kelapa, rempah, hasil perikanan, hingga produk pangan lokal.

Menurutnya, pengembangan industri pengolahan membutuhkan dukungan infrastruktur, akses pembiayaan, teknologi, serta kemudahan investasi dari pemerintah.

Ia juga meminta pemerintah daerah lebih agresif menarik investasi berkualitas yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan melibatkan pelaku usaha lokal.

“Investasi jangan hanya dilihat dari nilai modal yang masuk. Yang paling penting adalah berapa banyak masyarakat lokal yang mendapatkan manfaat, berapa banyak tenaga kerja yang terserap, dan apakah ekonomi daerah ikut tumbuh,” katanya.

Firdaus menilai DPRD memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan investasi tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat. Regulasi daerah, tata ruang, hingga pengawasan lingkungan harus menjadi perhatian agar pembangunan industri berjalan berkelanjutan.

Ia mengingatkan percepatan investasi tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

“Pembangunan industri harus memberikan nilai tambah, tetapi jangan meninggalkan persoalan baru bagi generasi berikutnya. Ekonomi dan lingkungan harus berjalan bersama,” ujar Firdaus.

Firdaus berharap pemerintah pusat membuka lebih banyak peluang bagi daerah untuk masuk dalam rantai pasok industri nasional. Dengan begitu, agenda hilirisasi tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga memperkuat ekonomi daerah.

“Hilirisasi harus menjadi jalan agar daerah tidak terus menjadi pemasok bahan mentah. Sumatera Barat harus berani masuk dalam industri pengolahan dan menciptakan nilai tambah sendiri,” katanya.(yrp)