Jakarta – Scientia Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah yang serius mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Tak hanya memborong tiga penghargaan pada ajang Anugerah Adinata Syariah 2026, Pemprov Sumbar juga memperoleh dukungan dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) terhadap rencana penerbitan Sukuk Daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Anugerah Adinata Syariah 2026 yang berlangsung di Auditorium Bank Mega, Jakarta, Senin (6/7). Sumatera Barat meraih peringkat kedua nasional untuk kategori Rencana Aksi Daerah, peringkat kelima kategori Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah, serta peringkat keempat kategori Inklusi Keuangan Syariah di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
Bagi Pemerintah Provinsi Sumbar, capaian itu bukan sekadar prestasi administratif. Pengakuan tersebut dinilai menjadi indikator bahwa upaya membangun ekosistem ekonomi syariah di daerah berjalan konsisten dan mendapat apresiasi di tingkat nasional.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk mempercepat implementasi ekonomi syariah di berbagai sektor pembangunan.
“Alhamdulillah, capaian ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Sumatera Barat. Nilai-nilai ekonomi syariah sejatinya selaras dengan falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan bersama,” kata Mahyeldi usai menerima penghargaan.
Menurut Mahyeldi, pemerintah daerah tidak menjadikan penghargaan sebagai tujuan akhir. Yang lebih penting, kata dia, adalah memastikan berbagai kebijakan ekonomi syariah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, Pemprov Sumbar akan memperluas implementasi ekonomi syariah melalui penguatan literasi keuangan, pendidikan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pengembangan skema pembiayaan pembangunan berbasis syariah.
“Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar ekonomi dan keuangan syariah benar-benar menjadi instrumen yang mendorong kesejahteraan masyarakat. Yang terpenting bukan hanya meraih penghargaan, tetapi bagaimana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Di balik raihan penghargaan tersebut, Sumatera Barat juga memperoleh sinyal positif bagi agenda pembangunan jangka panjang. Dalam kesempatan yang sama, KNEKS menyatakan dukungan terhadap rencana Pemprov Sumbar menerbitkan Sukuk Daerah sebagai instrumen pembiayaan pembangunan infrastruktur berbasis syariah.
Skema tersebut dinilai sejalan dengan kebutuhan daerah untuk mencari sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme konvensional, sekaligus sesuai dengan karakter sosial dan budaya masyarakat Minangkabau yang dekat dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahudin Al Aiyub, mengatakan Anugerah Adinata Syariah tidak hanya menjadi ajang pemberian penghargaan, tetapi juga instrumen untuk mendorong lahirnya inovasi kebijakan ekonomi syariah di daerah.
“Harapan kami, Anugerah Adinata Syariah menjadi katalis lahirnya model pembangunan ekonomi syariah di banyak daerah di Indonesia,” kata Sholahudin.
Ia menjelaskan, penilaian dalam Anugerah Adinata Syariah tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi. Lebih jauh, penghargaan tersebut mengukur dampak kebijakan terhadap penguatan ekonomi halal, industri keuangan syariah, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, penguatan kelembagaan, serta inovasi yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.(yrp)
