Bukittinggi, Scientia — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong transformasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) di seluruh daerah menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan (PKP) yang lebih proaktif dan berorientasi pada hasil. Langkah ini dilakukan agar belanja pemerintah tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, saat membuka Rapat Koordinasi UKPBJ se-Sumbar Tahun 2026 di Bukittinggi, Rabu, 22 April 2026.
Menurut Arry, pengadaan barang dan jasa kini menjadi instrumen penting dalam pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD harus memberikan manfaat nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat. Hal itu harus menjadi landasan pikir aparatur UKPBJ dalam setiap proses pengadaan,” kata Arry.
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini tidak lagi hanya menekankan besarnya realisasi anggaran, tetapi juga kualitas belanja. Karena itu, UKPBJ dituntut mampu memastikan proses pengadaan berjalan efektif, efisien, transparan, dan menghasilkan nilai manfaat yang optimal.
Menurut Arry, tantangan pengadaan barang dan jasa semakin kompleks. Keberhasilan tidak lagi diukur dari selesainya proses tender tepat waktu, tetapi juga dari kemampuan menghasilkan belanja yang berkualitas dan akuntabel.
“Transformasi menuju UKPBJ proaktif adalah keharusan. UKPBJ harus hadir sebagai pengarah dan pengawal kualitas belanja daerah,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut, Arry menyoroti empat langkah strategis yang perlu dilakukan seluruh UKPBJ di Sumbar. Pertama, memperkuat peran UKPBJ sebagai pusat keunggulan yang terlibat sejak tahap perencanaan hingga pengelolaan kontrak. Kedua, meningkatkan kematangan kelembagaan. Ketiga, mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri. Keempat, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pengadaan.
Ia juga mengapresiasi capaian UKPBJ Provinsi Sumbar yang telah mencapai status proaktif penuh sejak 2024. Menurut dia, capaian tersebut perlu diikuti oleh pemerintah kabupaten dan kota agar standar tata kelola pengadaan semakin merata di seluruh daerah.
Sebagai tindak lanjut, Arry meminta seluruh UKPBJ menyusun peta jalan penguatan kelembagaan, memperkuat kolaborasi antarinstansi, serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan.
Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumbar, Cerry, mengatakan rakor ini menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat peran UKPBJ dalam mendukung efektivitas belanja pemerintah.
“UKPBJ saat ini tidak hanya melaksanakan tender, tetapi juga terlibat sejak tahap perencanaan hingga serah terima. Ini menunjukkan pergeseran menuju sistem yang lebih proaktif,” kata Cerry.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumbar juga memberikan penghargaan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2026. Kota Padang Panjang meraih peringkat pertama, diikuti Kota Payakumbuh pada posisi kedua dan Kabupaten Pasaman di posisi ketiga.
Melalui transformasi UKPBJ menjadi pusat keunggulan pengadaan, Pemprov Sumbar berharap sistem pengadaan barang dan jasa semakin profesional, transparan, dan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah melalui belanja pemerintah yang lebih berkualitas.(yrp)
