Dharmasraya, Scientia.id – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menunjukkan capaian pembangunan yang progresif sepanjang tahun 2025. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, kabupaten ini berhasil mencatatkan perbaikan signifikan pada sejumlah indikator makro ekonomi dan sosial.
Hal tersebut dipaparkan dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 yang digelar di Auditorium kantor Bupati Dharmasraya pada Senin (6/4/2026).
Sejumlah indikator makro pembangunan mengalami perbaikan signifikan. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik, dalam kurun waktu satu tahun, Dharmasraya berhasil mencatatkan lompatan kinerja yang mencolok.
![Ketua DPW PKB Sumbar, Firdaus.[foto : ist]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2026/04/IMG_49952-120x86.jpg)
Dari kondisi tahun 2024 yang masih menghadapi tiga indikator utama di bawah rata-rata provinsi—yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan laju pertumbuhan ekonomi—kini Dharmasraya berhasil bertransformasi, dengan hanya menyisakan satu indikator yang masih perlu dikejar.
Pada 2025, IPM Dharmasraya tercatat sebesar 75,70, meningkat dari 74,82 pada 2024, namun masih sedikit di bawah rata-rata provinsi sebesar 77,27. Sementara itu, indikator ekonomi menunjukkan kemajuan pesat, dengan laju pertumbuhan ekonomi melonjak dari peringkat terakhir menjadi peringkat kedua di Sumatera Barat.
Peningkatan tersebut turut ditopang oleh kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dari Rp58,91 juta menjadi Rp62,07 juta, yang telah dan melampaui rata-rata provinsi sebesar Rp58,89 juta.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, yang saat yang sama didaulat menjadi narasumber menyampaikan bahwa capaian tersebut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, menunjukkan perubahan besar dalam peta kinerja pembangunan Dharmasraya.
Ia menyebut, dalam kurun waktu satu tahun, Dharmasraya berhasil berbalik unggul dengan lima indikator makro yang telah melampaui rata-rata provinsi, dari sebelumnya masih terdapat tiga indikator yang tertinggal.
Arry menjelaskan, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 5,32 persen pada 2024 menjadi 4,61 persen pada 2025, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi sebesar 5,35 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka juga mengalami penurunan dari 6,02 persen menjadi 5,51 persen, yang kini lebih baik dibandingkan capaian provinsi sebesar 5,62 persen.
Selain itu, tingkat ketimpangan (Gini Ratio) berada pada level yang lebih baik dibandingkan provinsi, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi semakin merata. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat juga mencerminkan membaiknya kondisi ekonomi riil dan daya beli masyarakat.
“Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Dharmasraya sudah berada di trek yang tepat di bawah kepemimpinan ibu Bupati dan Wabup, Annisa Suci Ramadhani dan Leli Arni. Arah kebijakan yang diambil keduanya terbukti mampu mendorong perbaikan kinerja pembangunan secara signifikan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa capaian tersebut bukan sekadar perbaikan angka statistik, tetapi mencerminkan transformasi nyata menuju fase akselerasi pembangunan dan peningkatan daya saing daerah.
Di balik capaian tersebut, tahun 2025 merupakan fase yang penuh tantangan. Pemerintah daerah menghadapi defisit anggaran lebih dari Rp100 miliar dengan struktur APBD yang masih didominasi belanja pegawai sebesar 58,14 persen atau sekitar Rp570 miliar.
Ketergantungan terhadap dana transfer pusat juga masih sangat tinggi, mencapai lebih dari 83 persen dari total pendapatan daerah, sehingga mempersempit ruang fiskal untuk pembiayaan pembangunan.
Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap mengalami peningkatan sekitar Rp22 miliar. Untuk menjaga keseimbangan fiskal, pemerintah daerah juga mengambil langkah strategis dengan tidak membuka formasi ASN maupun PPPK baru.
Dalam forum Musrenbang tersebut terungkap bahwa kebutuhan pembangunan tahun 2027 mencapai Rp313,95 miliar dari 231 usulan prioritas, yang didominasi sektor infrastruktur sebesar Rp268,1 miliar. Di sisi lain, kemampuan APBD masih terbatas dengan rasio PAD sekitar 14,17 persen.
Menghadapi kondisi ini, pemerintah daerah menegaskan pentingnya peningkatan PAD sekaligus diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan. Optimalisasi potensi daerah akan dilakukan melalui sektor perkebunan, pertambangan rakyat, serta penguatan BUMD di sektor pangan, pakan ternak, dan pengolahan kelapa sawit.
Selain itu, pemerintah akan melakukan efisiensi dan reorientasi anggaran dengan menekan belanja pegawai serta mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih produktif dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.
Sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi juga akan diperkuat melalui sinkronisasi program dan peningkatan akses terhadap pendanaan strategis nasional. Dukungan sektor riil seperti revitalisasi pasar rakyat, pengembangan UMKM, serta konektivitas regional melalui rencana feeder tol dan bandara turut menjadi bagian dari strategi ke depan.
Kolaborasi dengan sektor swasta juga terus didorong melalui peningkatan investasi, pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta penguatan pembiayaan UMKM guna memperluas sumber pendanaan pembangunan dan menciptakan lapangan kerja.
Dengan fondasi kinerja yang semakin kuat, Dharmasraya kini memasuki fase baru pembangunan, yakni akselerasi dan peningkatan daya saing daerah, dengan peluang besar untuk menjadi salah satu daerah dengan performa terbaik di Sumatera Barat jika peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat terus dipacu secara berkelanjutan.
Musrenbang RKPD Kabupaten Dharmaraya turut dihadiri Wakil Bupati Leli Arni, Ketua DPRD, Jemi Hendra dan Wakil Ketua DPRD Sujito, Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo, Kajari Dharmasraya diwakili Kasi Intel Darmadi Edison, perwakilan Danramil Pulau Punjung, Peltu Agus Rinalto dan perwakilan Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmaraya.
Baca Juga: Polres Dharmasraya Ringkus Pengedar Sabu Asal Jambi, Barang Bukti Disita
Selain itu hadir Penjabat Sekda Drs Jasman Dt Bandaro Bendang, MM, Asisten, Staf Ahli Kepala OPD, Camat Wali Nagari, perwakilan Ormas, OKP, Ninik Mamak Bundo Kanduang, Pelajar dan Mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya. (*)
![Ketua DPW PKB Sumbar, Firdaus.[foto : ist]](https://scientia.id/wp-content/uploads/2026/04/IMG_49952-350x250.jpg)
