Jakarta, Scientia – Polri terus konsisten memperkuat pendampingan dan pembinaan terhadap ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mensejahterakan petani jagung Indonesia. Upaya itu dilakukan melalui bantuan permodalan yang melibatkan Himbara dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pengawalan ketat pada stabilitas harga terhadap hasil panen sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Karobinkar SSDM Polri selalu wakil posko gugus tugas ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo menerangkan bahwa Polri bermaksud mengawal proses produksi jagung dan menjamin kepastian kesejahteraan petani. Dengan adanya program ini, kata Langgeng, petani Indonesia tidak lagi resah memikirkan pendapatan yang dihasilkan dari sektor pertanian.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp 6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog,” kata Langgeng saat Rakor dengan Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Jum’at, (6/2)
Melalui program tersebut, Polri ingin memastikan keberlangsungan pertanian jagung pakan ternak tidak hanya bertahan dalam jengka pendek. Yang lebih penting lagi, sasaranya adalah meniadakan impor jagung pabrik pakan ternak serta memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Bersasarkan analisa dan evaluasi hasil kinerja, Indonesia tidak mengimpor jagung pabrik pakan ternak selama tahun 2025,” kata Langgeng.
Soal kepastian terhadap penyerapan hasil panen, Polri telah bekerjasama dengan Perum Bulog untuk menampung hasil panen dengan harga lebih baik. Agar petani tidak terjebak lagi oleh tengkulak yang membeli hasil panen petani dengan harga rendah.
Selain itu, pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan Jagung dengan target 1 juta ton untuk Cadangan pangan pemerintah tahun 2026 dengan harga Rp 6.400 per kilogram.
Sementara itu, Senior vice president BRI, Danang Andi Wijanarko, dalam paparannya mewakili Himbara menyampaikan bahwa BRI pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond senilai Rp 180 triliun untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian termasuk ekosistem pertanian Jagung.(yrp)
