Tiga Masalah Krusial di Sumbar, Gubernur Mahyeldi Minta Semua Bergerak Cepat

Padang, Scientia – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan seluruh jajaran pemerintah daerah dan unsur Forkopimda harus bergerak cepat menghadapi tiga persoalan besar yang tengah mengancam stabilitas daerah, yakni maraknya tambang ilegal, penangkapan ikan ilegal, dan kelangkaan BBM.

“Semua harus bergerak. Kita susun langkah-langkahnya dengan jelas, ada tahapan dan tindak lanjutnya,” tegas Mahyeldi saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) Forkopimda bertema Mengantisipasi Illegal Mining, Illegal Fishing, dan Kelangkaan BBM di Sumatera Barat yang digelar di Istana Gubernur. Jumat, (24/10).

Mahyeldi menekankan dua aspek utama yang harus menjadi dasar dalam menuntaskan ketiga persoalan itu, yaitu kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum yang tegas.

“Kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum menjadi kunci dalam penanganan masalah ini,” ujarnya.

Ia mencontohkan, banyak masyarakat yang terlibat dalam aktivitas tambang maupun penangkapan ikan ilegal karena faktor ekonomi. Namun, hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk melanggar hukum.

“Kita harus hadir di tengah masyarakat dengan solusi yang jelas, bukan hanya penindakan, tapi juga pemberdayaan,” tambahnya.

Dalam pembahasan, Mahyeldi juga menyoroti praktik illegal fishing yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan di perairan Sumbar. Menurutnya, Pemprov melalui Dinas Kelautan dan Perikanan terus mendorong edukasi agar nelayan beralih ke alat tangkap ramah lingkungan.

“Kalau nelayan didukung dengan alat tangkap yang sesuai dan hasil tangkapannya pun layak, saya yakin mereka pasti memilih cara yang benar. Itu yang sedang dan perlu terus kita upayakan bersama,” jelasnya.

Sementara itu, terkait kelangkaan BBM, Mahyeldi mengungkapkan bahwa konsumsi BBM di Sumbar termasuk yang tertinggi di Indonesia. Meski sudah ada tambahan kuota 70 ribu kiloliter, kebutuhan tetap bisa tidak terpenuhi jika pengawasan lemah.

“Pengawasan harus kita perketat agar penyaluran subsidi tepat sasaran. SPBU juga harus menegakkan aturan pembelian maksimal 125 liter per kendaraan, sesuai Surat Edaran Gubernur,” tegasnya.

Ia mengingatkan, tanpa pengawasan yang baik, pasokan BBM bersubsidi bisa habis sebelum akhir tahun.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menilai pentingnya langkah strategis jangka panjang agar penyelesaian masalah tambang dan perikanan ilegal tidak berhenti di forum diskusi semata.

“Perlu perencanaan jangka panjang yang konkret. Jangan hanya reaktif, tapi harus terukur dan berkelanjutan,” katanya.

Di samping itu, Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Arief Gajah Mada, menegaskan dukungan penuh terhadap langkah-langkah Pemprov Sumbar.

“TNI siap membantu langkah Gubernur. Alam Sumatera Barat ini indah dan subur, jangan sampai dirusak oleh aktivitas ilegal,” ujarnya tegas.(Adpsb)