Pemko Bukittinggi dan BPJS Kesehatan Tandatangani Adendum Kesepakatan Program JKN

Bukittinggi, Scientia.id – Pemerintah Kota Bukittinggi bersama BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi menandatangani adendum nota kesepakatan dan rencana kerja bersama tentang optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penandatanganan berlangsung di Hall Balai Kota Bukittinggi, Kamis (16/10/2025).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi, Haris Prayudi, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bukittinggi atas komitmennya menjaga keberlanjutan Program JKN bagi masyarakat. Ia menilai, penandatanganan adendum ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap kesehatan warganya.

“Tidak semua daerah di Sumatera Barat telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), namun Bukittinggi mampu mempertahankan predikat tersebut hingga saat ini,” ujar Haris.

Menurutnya, per 1 Oktober 2025, Kota Bukittinggi masih berstatus UHC berkat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Ia juga menyebut, pada Januari mendatang akan digelar UHC Award oleh Presiden bagi pemerintah daerah yang telah menjamin minimal 98 persen penduduknya dengan tingkat keaktifan peserta 80 persen. “Bukittinggi termasuk salah satu daerah yang akan diundang,” tambahnya.

BACAJUGA

DPRD Soroti Gaji PPPK Paruh Waktu di Bukittinggi Rp1,5 Juta, Yundri Refno: Tak Sesuai Aturan

Sabtu, 08/11/25 | 07:34 WIB

Wawako Bukittinggi Tanggapi Pandangan Fraksi Terkait Ranperda APBD 2026 dan Pengelolaan Aset Daerah

Jumat, 07/11/25 | 22:08 WIB

Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menegaskan pentingnya kerja sama antara Pemko Bukittinggi dan BPJS Kesehatan dalam memastikan seluruh masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan yang layak. Ia menekankan, kolaborasi ini tidak hanya untuk mempertahankan status UHC, tetapi juga memastikan program berjalan tepat sasaran melalui pendataan ulang peserta.

“Program JKN merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Kami ingin memastikan masyarakat Bukittinggi tidak lagi khawatir terhadap biaya pengobatan di rumah sakit karena sudah terjamin,” kata Ramlan.

Ia menambahkan, pendataan ulang dilakukan agar penerima manfaat benar-benar tepat sasaran. “Peserta yang telah meninggal akan digantikan oleh warga yang belum terdaftar. Target kami, 98 persen masyarakat Bukittinggi harus terjamin dalam BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Baca Juga: Pemprov Sumbar dan ITB HAS Bukittinggi Teken MoU: Sinergi Pendidikan dan Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyampaikan rencana pembangunan gedung layanan cuci darah di RSUD Bukittinggi sebagai bentuk peningkatan fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. (*)