Soal Gaji ASN, Firdaus: Beban Berat Daerah Harus Dijawab dengan Langkah Nyata

Padang, Scientia – Ketua DPW PKB Sumatera Barat yang juga anggota DPRD Provinsi Sumbar, Firdaus, menyambut positif usulan Pemprov Sumbar agar pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah.

Menurut Firdaus, langkah itu adalah bentuk keberanian kepala daerah yang sadar betul akan situasi fiskal saat ini, sekaligus upaya konkret untuk menjaga agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan meski Dana Transfer ke Daerah (TKD) dipangkas besar-besaran pada tahun 2026.

“Sebagai anggota DPRD yang mengawal fungsi anggaran, saya melihat usulan Gubernur sangat masuk akal dan perlu didukung. Jika pusat bisa menanggung beban gaji ASN, maka ruang fiskal daerah bisa digunakan untuk pembangunan yang langsung dirasakan rakyat,” ujar Firdaus. Kamis (9/10)

Firdaus menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat di DPRD Sumbar, ia dan seluruh anggota dewan punya tanggung jawab besar dalam memastikan anggaran daerah digunakan secara efisien dan berdampak nyata. Karena itu, kondisi pengurangan TKD hingga Rp2,6 triliun untuk Sumbar – dan sekitar Rp533 miliar untuk Pemerintah Provinsi – menjadi alarm serius yang tak bisa diabaikan.

“Kita di DPRD melihat langsung bagaimana APBD banyak tersedot ke belanja pegawai. Padahal rakyat menunggu program-program nyata. Kalau pusat bisa ambil alih urusan gaji, maka kita di dewan bisa lebih optimal menyusun anggaran yang pro-rakyat,” jelas Firdaus.

BACAJUGA

Hadirkan Internet Lebih Konsisten, XL Ultra 5G+ Jangkau 94% Wilayah Lombok

Kamis, 12/11/26 | 10:40 WIB

Donizar Bantu Rp50 Juta untuk Pembangunan Masjid di Koto Balingka

Kamis, 12/11/26 | 04:12 WIB

Firdaus juga menegaskan bahwa di tengah keterbatasan anggaran, fungsi pengawasan DPRD akan diperkuat untuk memastikan belanja daerah benar-benar efisien dan tidak bocor ke program-program yang tidak prioritas.

“Kami akan lebih ketat mengawasi. Setiap rupiah yang kita miliki sekarang harus dijaga agar betul-betul bermanfaat untuk pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan pemulihan ekonomi rakyat,” tegasnya.

Selain itu, Firdaus mendorong agar pemerintah pusat tidak hanya melakukan pemotongan anggaran sepihak, tapi juga membuka ruang dialog yang adil dengan pemerintah daerah. Ia menilai, daerah seperti Sumatera Barat memiliki beban dan tantangan khas yang tidak bisa disamakan dengan provinsi lain.

“Kita butuh pendekatan yang adil. Jangan sampai pusat hanya fokus menyelamatkan APBN, tapi membiarkan daerah kesulitan mengurus rakyat. Pemerintah pusat juga harus hadir membantu, termasuk dalam urusan gaji ASN,” ungkapnya.

Firdaus menutup dengan mengajak semua pihak baik itu eksekutif maupun legislatif untuk tetap solid dan kreatif menghadapi situasi ini. Ia menilai, pengurangan dana pusat bukan akhir segalanya, tapi justru momen untuk melahirkan inovasi dan memperkuat kemandirian daerah.

“Kami di DPRD siap bekerja sama, mengawal, dan mencari solusi bersama. Sumbar punya potensi besar, tinggal bagaimana kita kelola dengan sinergi dan semangat. Usulan Gubernur ini bisa jadi pintu masuk untuk perubahan besar,” pungkas Firdaus.(yrp)